BeritaDaerahHukumJawa Barat

KPK Jabar Selidiki Kwitansi Pembayaran dan Uang Suap Perkara Dugaan Penerimaan Gratifikasi Oleh Oknum Pejabat BPN Kabupaten Garut

BANDUNG, JarrakposJabar.Com | Ketua umum Komite pencegahan korupsi Jawa barat (KPK Jabar) Piar Pratama Samsudin SH. Mendukung dan siap turun gunung membantu Ketua KPK Jabar Setkorwil Priangan Timur, Rd. Andhika Bayu Diningrat, melalui keterangan tertulisnya menyampaikan, pihaknya telah menemukan beberapa bukti dugaan perbuatan melawan hukum terkait penerimaan gratifikasi dalam hal pendaftaran hak atas tanah,” Jumat (11/12/20).

Dalam bukti-bukti tersebut sehubungan dengan pemasalahan pertanahan yang dilakukan beberapa Oknum ASN dan oknum Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Garut.

“Komite Pencegahan Korupsi menemukan berbagai macam kwitansi pembayaran dan uang suap perkara dugaan penerimaan gratifikasi oleh oknum pejabat BPN dan beberapa Oknum ASN di wilayah Pemerintahan Kabupaten Garut,” kata Piar.

Para oknum tersebut kerkomplot satu dengan lainnya untuk bekerja sesuai dengan bagian kerja instansi masing-masing. Pada 2017 – 2018, oknum-oknum tersebut diduga menerima sejumlah uang dari DK, selaku pemohon hak atas tanah yang berlokasi di kawasan Tarogong Kaler Kabupaten Garut,” timpal Andhika.

“Diduga saudara DK memberikan uang tersebut untuk kepentingan memalsukan Dokumen Kepemilikan tanah dan membuat Sertifikat Tanah yang diakuinya sebagai milik keluarganya,” tutur Andhika.

Setelah DK ditetapkan sebagai tersangka dan mulai terungkaplah adanya oknum yang diduga menerima gratifikasi tersebut, di ataranya ada oknum BPN dan lebih banyak dari unsur kelurahan dan pihak notaris yang turut membantu.

“Uang yang diterima oleh para oknum tersebut sudah dinikmati untuk kepentingan pribadi, sedangkan DK saat ini sudah masuk ‘hotel prodeo’,” ungkap dia.

(Doc. Jarrakposjabar.com)

Selanjutnya dikatakan Andhika, pihaknya akan mengambil langkah hukum untuk meneruskan permasalahan ini ke Aparat Penegak Hukum (APH), baik ke Komisi Pencegahan Korupsi (KPK), Polda Jawa Barat atau Kejaksaan.

“Untuk hal ini, kami sudah berkirim surat ke Inspektorat Kabupaten Garut. Sampai saat ini masih menunggu langkah dari pihak Inspektorat,” kata dia.

Pihak KPK, akan menyoroti para oknum yang tidak pernah melaporkan penerimaan uang gratifikasi tersebut kepada KPK dalam jangka waktu 30 hari kerja terhitung sejak tanggal uang masuk.

“Para oknum ini sudah patut diduga melakukan tindak pidana korupsi sesuai UU 31/1999 sebagaimana telah diubah dengan UU 20/2001 tentang Perubahan atas UU 31/199 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,” tegasnya.

Selanjutnya Piar menegaskan kepada KPK JABAR Setkorwil agar terus maju dan jangan takut mengungkapkan kebenaran.

 

 

Pewarta : Deni

Editor : Lle

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button
%d blogger menyukai ini: