Foto : LSM PEMUDA aksi unjuk rasa di KPK 12/11/2020. (Doc. Jarrakposjabar)

Bandung, JarrakposJabar.Com —  LSM PEMUDA akan kembali menggelar Aksi Unjuk Rasa di kantor Komisi Pemberantasan Korupsi, terkait kasus dugaan korupsi yang melibatkan Bupati Bandung Barat Aa Umbara, dan Diane Yuliandari seorang ASN yang merupakan Istri kedua Bupati.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah beberapa kali melakukan pemeriksaan terhadap Bupati Bandung Barat Aa Umbara, salah satunya pemeriksaan Aa Umbara dilaksanakan di Kantor BPKP Perwakilan Jawa Barat, Jalan Cibereum, Kota Bandung, beberapa waktu lalu.

Tidak tinggal diam, sekelompok masyarakat yang tergabung dalam LSM PEMUDA (Pemantau Kinerja Pemerintah Pusat dan Daerah) menyampaikan Statemen bahwa Kabupaten Bandung Barat saat ini “DARURAT KORUPSI”. Pasalnya, menurut Koswara Hanafi selaku Ketua Umum LSM PEMUDA, diduga Bupati Bandung Barat Aa Umbara diperiksa KPK terkait dugaan Tindak Pidana Korupsi proyek – proyek APBD Bandung Barat.

Tak hanya itu, LSM PEMUDA juga telah berunjuk rasa di Kantor KPK pada Selasa 12 November lalu, aksi unjuk rasa tersebut informasinya dalam rangka mendorong Lembaga Anti Rasuah (KPK) agar segera mungkin menetapkan Aa Umbara dan Pejabat terkait lainnya yang terlibat sebagai tersangka.

(Doc. Jarrakposjabar)

Menurut Koswara, ada berbagai permasalahan hukum yang diduga telah terjadi dilingkup Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat yang di khawatirkan tidak tersentuh oleh KPK, dimana yang salah satunya adalah terkait Dana Bansos Covid-19 yang dikelola oleh ASN bernama Diane Yuliandari dan kawan – kawan, dimana informasinya Diane Yuiandari tersebut selain ASN aktif di lingkungan Pemerintah Bandung Barat ternyata Diane Yuliandari juga merupakan istri kedua Bupati Bandung Barat, sehingga menurutnya Diane Yuliandari juga harus ikut serta di proses secara Hukum.. Selain itu, aksi unjuk rasa beberapa waktu lalu di kantor KPK juga meminta agar KPK mengambil alih kasus Hibah Koni Bandung Barat yang ditangani oleh Polres Cimahi yang merugikan Negara 10 Miliar serta mendesak KPK agar mengusut sejumlah aliran Dana APBD Bandung Barat yang tidak bisa di pertanggungjawabkan.

Masih menurut Koswara, Komisi Pemberantasan Korupsi juga telah memeriksa Sdr,/i Amelaowati pada tanggal 11 November 2020 di kantor BPKP Jabar, dikatahui bahwa Sdr,/i Amelaowati adalah salah satu Distributor sembako tempat pembelanjaan Diane Yuliandari, Amelaowati dimintai keterangan terkait dengan penyelidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggara Negara terkait dengan proyek – proyek pada Pemerintahan Daerah Kabupaten Bandung Barat tahun anggaran 2019-2020, serta dalam panggilan tersebut Amelaowati juga diminta oleh penyidik KPK untuk membawa dokumen bukti pembelian sembako oleh Diane Yuliandari dan kawan-kawan, serta dimintai catatan keuangan terkait pembelian sembako oleh Diane yuliandari dan kawan-kawan. Sehingga atas hal dimaksud menurut Koswara, sangat Jelas Bahwa Diane Yuliandari harus diproses juga atas keterlibatan pengelolaan proyek Bansos Covid-19.

Menurutnya, “Aksi Unjuk Rasa yang di gelar minggu depan nanti di Kantor KPK dengan tuntutan yang sama seperti aksi unjuk rasa minggu lalu yakni, meminta agar KPK segera menetapkan tersangka kepada para pelaku korupsi APBD Kabupaten Bandung Barat yang salah satunya adalah, Bupati Bandung Barat Aa Umbara, Diane Yuliandari ASN yang merupksn istri kedua Bupati Bandung Barat, Ketua KONI Bandung Barat dan para pejabat terkait lainnya yang ikut serta terlibat,” ungkapnya.

 

Pewarta/Editor : Lle

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here