Indramayu -Jarrakposjabar.com.Bertempat di aula hotel tri sula diadakan diskusi tentang pembentukan undang undang buruh migran yang di adakan oleh Migran Care Indonesia yang di laksanakan Rabu (18/11/20).

Acara di hadiri oleh ketua DPRD Indramayu (H.syaefuddin SH), Kabid perlindungan perempuan DP3A Indramayu( H.Robihin), perwakilan Dinas Tenaga Kerja Indramayu (Disnaker) Adi, Sri Mulyaningsih, koalisi Perempuan Indonesia(KPI)Enis, Forum Anak Indramayu,(Forkabi)Rizky, Rangga, Dinas Sosial(dinsos) Abdul Kalim, kuwu Warno (Juntinyuat)kuwu Wartono(Majasih) tampil sebagai narasumber dekan Fakultas Hukum Universitas Wiralodra(Unwir Indramayu).

Dalam diskusi tersebut dapat di ambil kesimpulan pemerintah daerah harus dapat melindungi nasib buruh migran baik itu saat mendaftarkan diri(sebelum berangkat), setelah berangkat dari Indramayu( keluar negeri) sampai akhirnya pulang kembali ke tanah air.

Makin lama buruh migran bekerja diluar maka semakin banyak masalah yang di timbulkan , perlunya kesadaran yang berbasis pendekatan agama, sosial serta dampak negatif yang ditimbulkan bila menjadi buruh migran.

Dan yang penting perlunya pembuatan regulasi perlindungan bagi buruh migran dan keluarga yang ditinggalkan dalam hal ini hak anak anak untuk tumbuh dan berkembang serta mendapat kasih sayang secara hakiki.

Serta ditumbuhkan sikap berusaha mandiri setelah bekerja sebagai buruh migran sebagai bekal masa depan.

Semoga dengan dibentuknya undang undang yang melindungi buruh migran dari perdagangan manusia yang multi tafsir, dan hak perempuan dan anak dalam keluarga.

Ingat mencari nafkah bagi kehidupan yang layak adalah tugas pokok(kewajiban) bagi kepala rumah tangga dengan kata lain seorang istri hanya bersifat membantu saja, bukan merupakan suatu keharusan ataupun kewajiban.(Wahyu Jarrak Pos Indramayu)

Sumber : Jarrakpos News
Editor : Kurnia
Pewarta : Wahyu Jarrakpos Indramayu

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here