Doc: Jarrakposjabar

Jarrakposjabar.com, BANDUNG ||Roy Jinto Ferianto ketua Umum Pimpinan Pusat FSP TSK SPSI /ketua DPD KSPSI Prov Jawa Barat meminta Gubernur Ridwan Kamil, menentukan UMP tahun 2021.”Senin (26/10/20).

Pada tanggal 1 Nop 2020 Gubernur paling lambat menetapkan UMP dan tanggal 21 Nop 2020 menatap kan UMK, Khususnya di Jawa Barat  rapat pleno untuk menentukan UMP tahun 2021 akan dilaksanakan pada tanggal 27 Oktober 2020.” ujar Roy Jinto Ferianto.

Ia juga menjelaskan berdasarkan hasil rapat SP/SB ditingkat Jawa Barat akan melakukan aksi unjuk rasa pada tanggal 27 Oktober 2020 di kantor Gubernur dan Disnakertrans Jabar dengan 5 tuntutan :

1. Tolak UMP 2021 dengan alasan bahwa yang berlaku di Jawa Barat adalah UMK dan UMSK Jawa Barat tidak membutuhkan UMP.

2. Tetapkan UMK Tahun 2021 minimal kenaikkan sebesar 8% dengan dasar pertimbangan kenaikkan upah 5 tahun terakhir sejak adanya PP 78 THN 2015 rata-rata 5% dan proyeksi pertumbuhan ekonomi ditahun 2021 karena UMK 2021 walaupun dittpkan ditahun 2020 tapi berlaku di Januari 2021 maka perhitungan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia ditahun 2021 bisa dijadikan dasar untuk menetapkan upah minimum tahun 2021.

3. Revisi SK UMSK BEKASI dan BOGOR tahun 2020 dengan alasan yang ditetapkan oleh Gubernur tdk sesuai dengan rekomendasi Bupati dan walikota Beksi dan Bogor banyak kode KBLI yang dihapus serta berlakunya UMSK dalam KEPGUB sejak tanggal ditetapkan dengan demikian maka kenaikkan Upah Minimum untuk daerah yang ada diktum tersebut hanya naik sejak Oktober s.d Desember 2020 sedangkan prinsip upah minimum itu berlaku sejak Januari 2020.

4.. Tetapkan UMSK KARAWANG tahun 2020 sesuai rekomendasi Bupati karena hasil rapat pleno Depeprov Jabar kemarin tidak sesuai dengan rekomendasi Bupati Karawang banyak perusahaan yang tidak masuk dalam berita acara Depeprov Jabar ke Gubernur maka kita minta agar gubernur menetapkan UMSK KARAWANG 2020 sesuai rekom bupati.

5. kita menuntun Presiden RI untuk segera menerbitkan PERPU untuk mencabut atau membatalkan OMNIBUS LAW CIPTA KERJA karena sangat cacat formil dan materil serta sangat merugikan kaum buruh,, aksi besok tanggal 27 Oktober 2020.

Akan diikuti kurang lebih 3000 perwakilan anggota serikat pekerja /serikat buruh di Jawa barat, dan kita juga sedang mempersiapkan aksi secara serentak di setiap daerah dalam waktu dekat meminta Bupati/walikota untuk merekomendasikan KENAIKKAN UMK tahun 2021 minimal 8% kepada Gubernur Jawa barat serta aksi secara nasional menolak OMNIBUS LAW CIPTA KERJA dan menolak keinginan pemerintah dan pengusaha untuk tidak ada kenaikkan Upah ditahun 2021.”tegasnya.

Penulis/editor : Deni

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here