(Doc. Jarrakposjabar)

Indramayu, JarrakposJabar.Com — Kelompok masyarakat yang mengatas namakan diri “Barisan Rakyat” Indramayu Sejahtera (Baris) dipimpin koordinator Hatta melakukan demontrasi menuntut DPRD Indramayu untuk membuat “Pansus “terkait netralitas ASN dalam ajang Pilkada Indramayu.

Setelah berorasi massa yang terdiri dari barisan banteng muda, delta 9 dan masyarakat selama 30 menit demonstran ditemui oleh ketua (H.Syaefudin SH) dan wakil (H.Sirijuddin) DPRD Indramayu yang dalam kesempatan itu waktu bersamaan dengan rapat Paripurna massa persidangan ke-3 dalam pertemuan dengan massa demontras di dampingi oleh Kapolres Indramayu AKBP Suhermanto.

(Doc. Jarrakposjabar)

Dalam menanggapi para demonstran (Baris) Syaefudin dan Sirojuddin di bangun dialog, dalam menanggapi orasi demontrasi itu Syaefudin mengatakan bahwa mengemukakan pendapat di muka umum itu adalah hak warga negara dan dijamin oleh undang undang tetapi harus di lakukan tanpa mengganggu dan merusak kepentingan umum dan semua usulan akan di tampung dan di jadikan masukan.

Sementara itu Sirojuddin lebih mengajak agar di bentuk perwakilan massa yang terdiri dari 5-10 orang untuk berdialog di ruang rapat ketua dewan dan yang lainnya harap membubarkan diri dengan tertib pulang ke rumah masing- masing.

Pada dialog yang bertempat di ruang rapat di hadiri langsung oleh ketua Syaefudin dan wakil Sirojuddin perwakilan massa menyampaikan 4 (empat) permintaan diantaranya :

1. Indramayu kedepan harus kondusif bila birokrasinya netral.

2. Perlu dibentuk Pansus untuk mengawal netralitas ASN.

3. Perlunya ketegasan dan ketidak berpihakkan pada penyenggara pemilu.

4. Perlu ketransparanan penyenggara pemilu dalam anggaran dan semuanya.

(Doc. Jarrakposjabar)

Sementara itu ketua dan wakil (Syaefuddin dan Sirojuddin) berjanji akan menerima masukan dan keluhan dari kelompok masyarakat Baris dan akan mengadakan rapat dengan para wakil ketua dan ketua Fraksi-Fraksi yang ada untuk diteruskan dalam Bamus untuk segera di bentuk Pansus sebagai bentuk pengawalan Pilkada yang bersih, jujur, lancar tanpa ekses.

Karena menurut undang undang no 15 tahun 2020 bahwa ASN tidak diperkenan untuk politik praktis perlu di ketahui bahwa dana untuk pelaksanaan Pilkada ini sebesar Rp.90 milyar yang dana berasal dari masyarakat, bahwa DPRD mempunyai 3 (tiga) fungsi yaitu :

1. Funsi pengawasan.

2. fungsi administrasi dan

3. Fungsi bargeting.

(Doc. Jarrakposjabar)

Pada prinsipnya DPRD sangat mendukung tetapi semua ada proses yang harus ditempuh, dan hal ini akan di berlakukan secepatnya untuk membuat Pansus, sebelum itu kita akan memanggil komisi 1 yang membidangi KPU dan Bawaslu dan nanti bila sudah di bentuk Pansus semua pihak termasuk Baris juga nanti di panggil untuk duduk bersama.

Sudah seharusnya para anggota dewan peka dengan tuntutan rakyat, kalau bukan kita siapa lagi karena setiap perubahan itu merupakan suatu dinamika politik yang harus di hadapi untuk Indramayu yang lebih baik.

 

 

Pewarta : Wahyu 

Editor : Lle

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here