(Doc. Jarrakposjabar)

Indramayu, JarrakposJabar.Com —  Pemerintah daerah Indramayu, Polres Indramayu, Kodim 0616 Indramayu, tim kajian Unwir dan DPRD Indramayu melakukan pembahasan Baperda tentang Tenaga migran dan Kembang api untuk masuk dalam peraturan daerah.

Sidang Baperda di pimpin oleh H.Dalam SH dari fraksi PKB di hadiri oleh perwakilan Polres, perwakilan Kodim, staf ahli hukum Pemda, dan Kepala Dinas Tenaga Kerja Dra Wulan beserta staf.

Yang menarik dari Baperda ini adalah tentang kembang api dan petasan dimana masyarakat desa yang terlibat dalam home industri tersebut cukup besar serta daerah atau wilayah yang terlibat juga mencakup 3 kecamatan yang satu sama lain saling berhubungan yaitu kecamatan Indramayu, Jatibarang, dan kecamatan Lohbener.

Selain itu perputaran uangnya juga cukup menggiurkan serta tenaga kerja yang terserap juga cukup banyak baik tenaga biasa maupun tenaga ahli khusus.

Menurut anggota Haryono dari Fraksi Golkar mengatakan bahwa kembang api ini selain di gunakan pada acara resmi juga membantu petani dalam mengusir hama petani pada waktu menjelang panen yaitu burung dan tikus dan juga kegiatan itu sudah turun temurun dan keahlian ini sangat sulit di miliki oleh orang lain.

“Jadi seharusnya pemerintah juga membuat regulasi penggunaan serta proses pembuatan kembang api tersebut dengan cara dibikin kelompok untuk di bina serta pembuatan sentral pengrajin dalam satu daerah agar penggunaan bubuk kembang api tersebut tidak bisa keluar masuk se enaknya,” tegasnya.

(Doc. Jarrakposjabar)

Lain halnya pendapat dari Muhaemin yang juga dari fraksi Golkar, menurutnya, “Dalam setiap kasus yang ada semestinya pemerintah daerah selalu hadir di tengah-tengah masyarakat, baik itu diminta atau pun tidak, karena selama ini jajaran pemerintah daerah hadir bila mana telah terjadi satu kasus yang meresahkan saja,” himbaunya.

Jadi sudah sepantasnya dibuat dalam peraturan daerah untuk melindungi, mengayomi serta memberi kepastian hukum dalam hal tenaga migran dan kembang api ini.

Dari sidang Baperda ini ada empat(4) poin penting yaitu :

1. Pemda perlu memberikan perlindungan pada tenaga migran dan pengrajin kembang api.

2. Pembinaan terhadap pekerja migran baik sebelum atau setelah bekerja dan pemda memberikan pembinaan pada pengrajin baik modal, akses dll.

3. Pemda harus memproteksi tenaga migran dan memberikan proteksi produk kembang api.

4. Pengawasan tenaga migran dari para calo tenaga kerja serta pengawasan, pembatasan bahan pembuat kembang api.

Memang sudah semestinya pemerintah melakukan pengawasan, pembinaan bagi home industri demi kesejahteraan rakyat serta jangan sampai rakyat kecil yang di benturkan dengan hukum serta menjadi ladang atm berjalan bagi oknum penagak hukum.

 

Pewarta : Wahyu

Editor : Lle

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here