Rab. Sep 30th, 2020

Jarrak POS

Bersama Membangun Bangsa

Pemerintah Kabupaten Bandung Berkewajiban Menyampaikan Transparansi Anggaran Penanganan COVID 19 yang Dikelola.

2 min read

SOREANG, Jarrakposjabar.com|
Kamis (27/8/2020). Transparansi pengelolaan keuangan negara sangat mutlak diperlukan pada era keterbukaan dewasa ini. Apalagi ditengah gencar gencarnya pemerintah melakukan upaya pencegahan korupsi melalui salah satu jalannya melibatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pengelolaan APBD baik melalui wakilnya di DPRD maupun lembaga Swadaya Masyarakat lainya.

Wujud kongkrit dari partisipasi masyarakat dalam hal pengawasan seperti yang terlihat Siang tadi(27/8) ketika  Puluhan Mahasiswa Kabupaten Bandung yang tergabung dalam barisan aksi mahasiswa dan pemuda melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Pemkab Bandung.

Mahasiswa menyuarakan tuntutan Pemkab Bandung dalam transparansi anggaran penanganan covid-19.

Koordinator aksi, Rizky, mengatakan anggaran untuk penanganan covid-19 Kabupaten Bandung sangat besar, namun banyak masalah di bawah terutama masalah penerima bantuan.

“Anggaran covid-19 kabupaten bandung itu mencapai Rp200 miliar, tapi banyak masalah di bawah. Banyak ribut masalah penerima bantuan di masyarakat,” tutur Rizky.

“Jelaskan kepada publik, anggaran Rp200 miliar itu digunakan untuk apa saja,” tutupnya

Ketua Fraksi Nasdem DPRD Kabupaten Bandung, Toni Permana sebelumnya juga sempat menyampaikan pendapatnya kepada gugus tugas penanganan Covid 19 Kab.bandung

“Kami ingin bermitra dengan gugus tugas, yaitu ingin mengawasi penggunaan anggaran, dan ingin kejelasan anggaran yang di realokasi untuk penanganan Covid-19. Sehingga adanya transparansi sumber dana, juga transparansi alokasi dana dan kejelasan penerima bantuan,” demikian ujarnya dilansir dari dara.
co.id (25/5) katanya.

Sorotan lain juga pernah muncul dari Tokoh pendiri Forum Konstituen Kabupaten Bandung, Edi Guswanto yang angkat bicara merasa proses transparansi dalam pengelolaan anggaran yang dikelola Gugus Tugas Covid Pemda Kab.Bandung belum sepenuhnya dijalankan.

“Dana yang Rp 11 miliar dan Rp 123 miliar itu telah dan mau dipake untuk apa saja? Dan berapa jumlah rupiahnya? Sebaiknya dibuka ke ruang publik lewat DPRD Kabupaten Bandung, sehingga eksekutif dan legislatif bisa lebih kompak bahu membahu dalam menanggulangi penyebaran Covid-19,” ungkap Edi dilansir dari Bandungkita.id  Kamis (28/05/2020).

Peran Aparat Penegak Hukum sangat dinantikan oleh masyarakat apabila ditemukan dugaan penyalahgunaan keuangan negara seperti penyampaian Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri yang mengancam menuntut pelaku korupsi anggaran penanganan pandemi virus corona (Covid-19) dengan hukuman mati. Firli mengaku sudah mengingatkan korupsi saat keadaan bencana bisa diancam hukuman mati.

“Ini tidak main-main. Ini saya minta betul nanti kalau ada yang tertangkap, saya minta diancam hukuman mati. Bahkan dieksekusi hukuman mati,” kata Firli dikutip CNNindonesia.com, di Gedung Transmedia, Jakarta, Rabu (29/7).

Editor.   : EH
Pewarta: Ujang/ Irfan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *