Rab. Sep 30th, 2020

Jarrak POS

Bersama Membangun Bangsa

Kawal Rekonsiliasi, Direktur Kemendikbud RI dan Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden RI Kunjungi Paseban

4 min read

Kuningan, Jarrakposjabar.com – Proses rekonsiliasi antara pihak Pemda Kuningan dan Keluarga Masyarakat Adat Sunda Wiwitan terkait penyegelan bakal makam, mulai berjalan. Keluarga Paseban Tri Panca Tunggal kedatangan tamu dari Jakarta (Kamis, 30/07/2020)

Bertempat di Aula Gedung Paseban, kedatangan Direktur Kepercayaan Terhadap Tuhan YME Dan Masyarakat  Adat, Direktorat Jenderal Kebudayaan Kemendikbud RI, Syamsul Hadi dan Tenaga Ahli Utama Kedeputian 5 Bidang Politik, Hukum dan HAM Kantor Staf Presiden, Rumadi Ahmad dan Moegiarto langsung disambut hangat oleh keluarga Paseban yaitu Gumirat Barna Alam (Rama Anom), Okky Satrio Djati, Djuwita Djatikusumah Putri, dan Dewi Kanti.

Samsul Hadi, menyatakan maksud dan tujuan hadir ke Paseban untuk mengkoordinasikan, mendalami persoalan, dan meminta pendapat  dari kedua belah pihak sesuai dengan tupoksi yang melekat. Syamsul menjelaskan sebelumnya sudah menemui pihak Pemerintah Kabupaten Kuningan ( Ditemui oleh Sekda dan beberapa Kadis terkait minus Satpol PP). Kami mendengarkan dan berdiskusi terkait langkah langkah mencari solusi.

Direktur Kepercayaan Terhadap Tuhan YME dan Masyarakat Adat Kemdikbud RI dan Tenaga Ahli Utama Kedeputian 5 KSP Bidang Politik, Hukum dan HAM mengunjungi lokasi makam yang di segel beberapa waktu lalu (Kamis, 30/07/2020)

“ Ini sebetulnya persoalan sederhana, dibandingkan dengan kabupaten lain, namun ada komunikasi yang belum terjalin dengan baik. Harapan kami dari Direktorat Jenderal Kebudayaan Kemendikbud RI, persoalan teratasi dengan baik, mari kita cooling down dahulu semua pihak “ Ajak Direktur Syamsul.

Lanjut Syamsul, Kami hadir dengan Pak Rumadi Ahmad, Dari Tenaga Ahli Utama Kedeputian 5 Bidang Politik Hukum dan HAM Kantor Staf Presiden RI untuk mengkoordinasikan dan fasilitasi agar tercapai titik temu menyelesaikan masalah ini, tetapi prosesnya tidak bisa langsung begitu aja harus di lihat secara detail.

“ Banyak pertanyaan ke kami di Kementrian, kita tidak bisa gegabah, coba mengidentifikasi, dan harapannya bisa cepat ada jalan keluar Kami ingin mendengar dari pihak keluarga Paseban, dari ibu Dewi Kanti, Kang Okky, Pa Gumirat, Ibu Djuwita. Kami merasakan suasana kebatinan pihak keluarga Paseban “ Tambah Samsul

Sementara Tenaga Ahli Utama Kedeputian 5 bidang  Politik, Hukum dan HAM Kantor Staf Presiden, Rumadi Ahmad menerangkan bahwa menangani urusan ini sudah terbiasa sejak dulu, dan posisi di KSP sekarang tanggung jawab nya lebih besar agar urusan ini bisa tertangani dengan baik. Pihaknya mengikuti dari awal prosesnya, secara umum bisa menangkap dan mencoba pelajari argumentasi dari semua pihak.

Setelah rapat antara Kementrian dan Lembaga Senin lalu, ada satu hal yang baik, ada sinyal lebih terbuka dari Pemda Kuningan dan mau cooling down.

“ Nampaknya Bupati mulai buka ruang untuk bicara. Tadi sudah ketemu dengan Pemkab, ada hal titik terang, misalnya soal penetapan masyarakat adat infonya SK mau akan turun tinggal proses, hanya sempat menjadi persoalan terkait keputusan SK Kejati Jabar No 82. “ Ucap Rumadi

Direktur Kepercayaan Terhadap Tuhan YME dan Masyarakat Adat Kemdikbud RI dan Tenaga Ahli Utama Kedeputian 5 KSP Bidang Politik, Hukum dan HAM Melihat lebih dekat dengan lokasi Bakal makam yang menjdi polemik

Tertulis tidak menyebut soal adat, bunyi narasinya kepercayaan, sementara ajuan masyarakat adat bukan kepercayaan, hal ini yang kami dorong. Tadi pak Sekda memahami itu. Semoga ini pintu awal penyelesaikan kasus,  sambil membereskan administrasi lain. Tercetus ada komitmen membuka ruang dialog.

Mugiarto dari KSP pun menambahkan ingin menawal progres ini bersama sama, semua pihak saling tebuka. Toleransi menjadi konsen perhatian kami, jangan sampai muncul kasus intoleransi yang disalah kan Presiden nya.

Pada kesempatan ini pihak keluarga Paseban pun curhat kepada mereka. Okky Satrio Djati meminta mari dikawal bersama komitmen kedepan, toleransi betul betul berjalan tidak hanya diucapan melainkan dijalankan. Jangan hari ini bicara A, besok berubah. Persoalan ini bukan masalah menang kalah pakem mayoritas dan minoritas, yang minoritas harus mengikuti kemauan mayoritas

“ Kami tidak menerima argumentasi menjaga kondusifitas, dan birokrasi yang ada selalu berlindung atas nama kondusifitas. Kalo dibiarkan, ini sudah cipta kondisi. Kami berharap ada pengawalan dari semua pihak agar segera selesai terutama pengakuan masyarakat adat, dengan Perda (Peraturan Bupati) “ Ungkap Okky.

Sementara menurut Dewi Kanti, kami selama ini berperan dan berkontribusi cukup banyak dalam kebudayaan, dan sudah diakui, hingga beberapa arkeolog, antropolog dan peneliti melakukan penelitian budaya kami. Namun tetap diperlakukan seperti sekarang.

“ Bagaimana dengan komunitas yang lain, dengan mudah ditindas, kami mengalami tantangan yg serius luar biasa. Kami selalu terbuka kepada siapa  pun, silahkan apa saja yang ingin diketahui kami terbuka “ Ucap Dewi menambahkan

Senada yang sama, Djuwita Djatikusumah Putri mengutarakan, stigma negatif sudah terbentuk kuat di masyarakat, apapun yang kami lakukan selalu keliru. posisi sudah underestimate. Cara sedari awal, seperti pengintaian, bukan pembinaan yang dilakukan.

Kami berpikir bagaimana cara untuk komunikasi dengan Pemda. Selain itu perlakuan diskriminasi masih terus berlaku bagi kami sebagai kelompok minoritas. Notabene nya, ini gedung sebagai cagar budaya nasional, merasa tidak diakui oleh Dinas. Contohnya fasilitas cagar budaya tidak ada juru pelihara. sementara di situs Cipari sebaliknya.

“ Perlu dicatat, kejadian kemarin (penyegelan makam), sangat memalukan dan mencoreng, melukai dan menohok sesepuh akur. Padahal kami tinggal disini sudah bertahun tahun hidup toleran. Pihaknya berharap, persolan ini segera diselesaikan tidak hanya dicabut penyegelan, namun harus di kembalikan hak hak sipil kami, direhabilitasi nama baik kami. “ Tutur Djuwita.

Kepada jarrakposjabar.com Syamsul mengatakan Kedepan kami kawal perkembangan nya, kami tidak bisa masuk jauh karena ini merupakan kewenangan Pemda. Tapi sejauh mana progres langkah langkah yang tadi dibicarakan, apabila ada hambatan dicarikan solusi.

Disinggung penetapan status masyarakat Adat masih dalam proses kajian, intinya dari pihak Pemda ingin konsen mempercepat  proses sesuai permendagri ada tahapan. Harus ada justifikasi kuat harus ada kajian dulu.

“  Disinilah kami berperan, tapi insya allha sudah menemukan titik terang. Kami minta juga dari keluarga AKUR lebih pro aktif komunikasi dengan Pemda apalagi sudah dikunjungi Bupati, menindak lanjuti mencari solusi persoalan ini.” Ujar Samsul. (AS)

Editor : LIe

 

 

 

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *