Sel. Sep 29th, 2020

Jarrak POS

Bersama Membangun Bangsa

Rilis Pers Komnas HAM RI : Pemda Kuningan Langgar HAM dan Cederai UU

2 min read

Kuningan, Jarrakposjabar.com – (Senin, 27/07/2020) Merespon aduan masyarakat Sunda Wiwitan atas penyegelan pesarean atau bakal makam Tokoh Masyarakat Adat Karuhun Urang Sunda Wiwitan (AKUR) di Bok Curug Goong Desa Cisantana, Kecamatan Cigugur, Komnas HAM RI gerak cepat dengan segera berkordinasi dengan pihak terkait.

Seperti diketahui sebelumnya, Satpol PP Kabupaten Kuningan, Jawa Barat menyegel bangunan pasarean di Situs Curug Go’ong, Senin (20/7/2020) melalui surat nomor 300/851/GAKDA. Berdasarkan Perda Nomor 13 Tahun 2019 tentang Penyelenggaran Izin Mendirikan Bangunan, pembangunan pesarean atau bakal makam tersebut ditengarai tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Masyarakat AKUR Cigugur sebelumnya telah mengajukan Penetapan Masyarakat Adat (PMA) kepada Bupati Kuningan, namun permohonan tersebut ditolak.

Siaran Pers Komnas HAM RI Tentang Pentingnya Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Adat (Senin, 27/-7/2020) Foto : Dok. komnasham.go.id

Dalam keterangan pers nomor: 031/Humas/KH/VII/2020 yang diparaf Komisioner Beka Ulung Hapsara tanggal 27 Juli 2020  Tentang Pentingnya Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Adat.

Setelah mempelajari laporan masyarakat ini, Komnas HAM RI menilai bahwa larangan pembangunan dan penyegelan pesarean tersebut bertentangan dengan prinsip dan nilai hak asasi manusia yang terkandung dalam UUD 1945 Pasal 28E Ayat 1 yang menyatakan “Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali”.

“ Perlu diketahui bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk menganut kepercayaan yang merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termasuk dalam hak-hak sipil dan politik. “ Tutur Beka Ulung Hapsara dalam keterangan rilisnya

Lanjut Beka, Tindakan Pemerintah Daerah Kuningan juga mencederai Pasal 6 Ayat 1 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan “Dalam rangka penegakan hak asasi manusia, perbedaan dan kebutuhan dalam masyarakat hukum adat harus diperhatikan dan dilindungi oleh hukum, masyarakat, dan Pemerintah”.

Menurut Beka, Instrumen HAM lainnya yang menjamin pemenuhan hak-hal sipil dan politik juga tercantum dalam Pasal 18 Universal Declaration of Humas Rights (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia/DUHAM) yang berbunyi: “Setiap orang berhak atas kebebasan pikiran, hati nurani dan agama; dalam hal ini termasuk kebebasan berganti agama atau kepercayaan, dan kebebasan untuk menyatakan agama atau kepercayaan dengan cara mengajarkannya, mempraktikkannya, melaksanakan ibadahnya dan menaatinya, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, di muka umum maupun sendiri”. (AS)

Editor : LIe

 

 

 

 

 

 

 

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *