Sel. Sep 29th, 2020

Jarrak POS

Bersama Membangun Bangsa

6 Tuntutan Keluarga Paseban Ke Bupati Kuningan

2 min read

Kuningan, Jarrakposjabar.com – Bupati Kuningan H. Acep Purnama. SH. MH, pun angkat suara terkait penyegelan Tugu Satangtung dan Makam Di Blok Curug Goong Desa Cisantana Kecamatan Cigugur hari Senin 20/07/2020 kemarin.

Bupati menyayangkan pihak Paseban melalui jubirnya Okky Satrio Djati membuat statemen kontra produktif, dengan memutar balikan fakta, membuat opini Pemda tidak memerikan izin IMB, dan beropini bahwa Pemda mengerahkan massa waktu penyegelan kemarin.

Kepada media, usai kegiatan Apel Siaga Covid-19 di halaman Pemda (Selasa, 21/07/2020), Acep Purnama menjelaskan detail kronologi sebelum polemik penyegelan terjadi. Menurut nya ada surat berisi 6 tuntutan yang di terima oleh Pemda dari Paseban Tri Panca Tunggal, dan semuanya sudah diselesaikan dengan langkah dan solusi. Hanya saja semua penyelesaian tidak diterima pihak Paseban.

Lokasi Tugu Satangtung sudah disegel Petugas hari Senin 20/07/2020, di Blok Curug Goonng Desa Cisantana Kec. Cigugur

“ Pertama adalah Pengakuan keberadaan masyarakat Adat Karuhun Urang (Akur). Hal ini saya katakan, semua organisasi, komunitas apapun diharuskan berbadan hukum, tinggal dibuatkan dan didaftarkan ke Kesbangpol, hasilnya merupakan bentuk pengakuan. Saat ini apa sudah dilakukan atau memang tidak mau melaksanakannya.” Jelas Acep.

Lanjut Bupati, tuntutan kedua yaitu meminta ditetapkan SK Bupati atas status Budaya Paseban sebagai Cagar Budaya Nasional. Hal ini menurut Acep, tiap ada kegiatan selalu partisipasi artinya ada pengakuan dari kami. Bahkan status nya sudah terdaftar di SK Dirjen Kebudayaan, secara hirarki lebih tinggi statusnya, lalu buat apa dibikinkan SK Bupati ? ”

“ Ketiga, menuntut dibuatkan SK Bupati atas tanah yg dianggap sengketa (proses) keluarga. yaitu sebidang tanah dengan luas 190 m yang dianggap Rumah Dinas Pejabat/Pengurus AKUR yang sudah dieksekusi Jaka Rumantaka. Inipun kami cek lapangan, keputusan sudah vonis pengadilan sampai tingkat Peninjauan Kembali (PK) di MA. Dan sudah menjadi SHM atas nama Jaka Rumantaka. Jadi Tidak bisa lalu di buatkan SK Bupati.” Terang Acep.

Masih menurut Acep, tuntutan ke empat adalah meminta dibuatkan SK Bupati untuk status Leweung Leutik berukuran 6000 m2, sebagai hak aset milik AKUR. Kami cek juga, posisinya sudah masuk peradilan hingga tingkat Kasasi di MA, bahkan sudah berbentuk SHM. Kalo dibuatkan saya melakukan perbuatan melawan hukum (pengadilan).

“ Tuntutan ke lima yakni meminta ditetapkan nya lahan pemakaman Curug Goong masuk dalam SK Bupati. Saya jawab mangga silahkan, asal ditempuh syarat dan prosedur regulasinya. Hingga saat ini tidak dapat menunjukkan yang diminta “ Tambah Acep.

Bupati mengingatkan bahwa Pemda berkewajiban menyediakan lahan pemakaman umum untuk masyarakat. Kalaupun ada perbedaan pemeluk agama, disesuaikan protapnya. Dan untuk pemakaman pribadi belum ada aturan nya. Pihak Paseban mengirimkan permohonan IMB ke DPMPTSP Kuningan, lalu dijawab dinas terkait karena tidak ada aturan regulasi untuk pemakaman pribadi. Diluaran mereka mengembangkan isu Pemda tidak berikan izin.

“ Tuntuan ke enam adalah meminta dibuatkan SK bupati status area pemakaman Blok Pasir di Cigugur mengingat disana terdapat 6 makam tokoh Sunda wiwitan. Pas kami cek dan teliti, ternyata lahan pemakaman nya saja milik Pemda, apa harus diperlukan SK bupati ? Mari kita nilai dengan cerdas. Pemda menyediakan lahan pemakaman umum yg milik Pemda, buat apa dibikinkan SK lagi? “ Jelas Acep. (agh@n)

Editor : LIe

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *