Sel. Sep 29th, 2020

Jarrak POS

Bersama Membangun Bangsa

Surat Pernyataan Kesepakatan ANAK NKRI dan DPRD Kota/Kabupaten Bogor

2 min read

Surat Pernyataan Kesepakatan ANAK NKRI dan DPRD Kota/Kabupaten Bogor (Doc. Jarrakposjabar)

Bogor, JarrakposJabar.Com — Senin, (06/07/2020),¬†Audiensi antara Aliansi Nasional Anti Komunis Negara Kesatuan Republik Indonesia (ANAK NKRI) dengan pihak DPRD Kota dan Kabupaten Bogor yang dilaksanakan pada tanggal 02 juli 2020 kemarin telah menghasilkan beberapa poin kesepakatan.

Kesepakatan tersebut didapat setelah diskusi panjang antara ANAK NKRI dengan Pimpinan serta para Ketua Fraksi DPRD Kota dan Kabupaten Bogor dan tertuang dalam surat pernyataan bersama.

Surat Pernyataan Kesepakatan ANAK NKRI dan DPRD Kota/Kabupaten Bogor (Doc. Jarrakposjabar)

Surat pernyataan kesepakatan terkait penolakan RUU HIP tersebut ditanda tangani oleh Pimpinan, para Wakil Pimpinan dan para Ketua Fraksi DPRD Kota dan Kabupaten Bogor.

Fraksi yang ikut menandatangani surat pernyataan tersebut diantaranya ,Fraksi Gerindra, Fraksi Hanura, Fraksi PPP, Fraksi PKB, Fraksi Golkar, Fraksi PAN, Fraksi Demokrat dan Fraksi PKS.

Surat Pernyataan Kesepakatan ANAK NKRI dan DPRD Kota/Kabupaten Bogor (Doc. Jarrakposjabar)

Dari Fraksi – Fraksi yang hadir, hanya Fraksi PDIP yang tidak menandatangani surat pernyataan kesepakatan tersebut.

Terdapat 5 poin kesepakatan hasil diskusi ANAK NKRI dengan DPRD Kota dan Kabupaten Bogor antara lain :

1. Menolak RUU HIP dan mendukung Maklumat Majelis Ulama Indonesia (MUI) serta siap memperjuangkan pembatalan RUU yang terindikasi membuka peluang bangkitnya Komunis di Indonesia.

2. Tetap menolak penggantian RUU HIP dengan nama lain yang agenda serta tujuannya sejalan dengan RUU HIP.

3. Mendesak aparat penegak hukum untuk memproses hukum inisiator RUU HIP karena diduga melakukan upaya tindak pidana makar terhadap Pancasila.

4. Menolak dan siap mengamankan negara khususnya diwilayah Bogor dari upaya gerakan Komunisme termasuk penyebaran ajaran (Komunisme, markxisme dan Leninisme) sesuai amanah konstitusi dalam Tap MPRS no 25 tahun 1966.

5. Menolak kerjasama dengan Partai Komunis China dalam bentuk apapun termasuk menolak Tenaga Kerja Asing (TKA) khususnya dari China yang datang ke Wilayah Bogor.

Surat Pernyataan Kesepakatan ANAK NKRI dan DPRD Kota/Kabupaten Bogor (Doc. Jarrakposjabar)

Selanjutnya, pihak DPRD Kota dan Kabupaten Bogor akan menyampaikan 5 poin kesepakatan tersebut kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) di Jakarta. (Jrrk/wins).

 

Editor : Lle

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *