Sab. Okt 24th, 2020

Jarrak POS

Bersama Membangun Bangsa

4 Poin Kesimpulan Hasil Rapat Kerja Komisi III DPR RI dengan Kemenkumham

2 min read

Foto : Menteri Hukum Dan HAM RI Yasonna Laoly (Doc. Net)

Jakarta, Jarrakposjabar.Com — Selasa (23/06/2020),┬áDalam Rapat kerja Anggota Dewan Komisi III DPR RI dengan Menteri Hukum dan Ham RI Yasonna Laoly pada hari senin (22/06/2020) di Komplek Parlemen Senayan telah diputuskan 4 poin kesimpulan yang disepakati.

Berikut 4 poin kesimpulan yang telah disepakati dalam Rapat Kerja antara Anggota Komisi III DPR RI dengan Menteri Hukum dan Ham RI Yasonna Laoly :

1. Komisi III DPR RI dengan Menteri Hukum dan Ham RI bersepakat untuk segera memulai pembahasan rancangan Undang – Undang operan (carry over) yang menjadi lingkup tugas Komisi III DPR RI ( RUU KUHP dan RUU Pemasyarakatan) sesuai dengan mekanisme ketentuan perundang – undangan.

2. Komisi III DPR RI mendesak Menteri Hukum dan Ham RI untuk mengevaluasi kembali pelaksanaan pengawasan keimigrasian di tempat pemeriksaan dan lalu lintas perbatasan, khususnya pengawasan terhadap orang asing dan tenaga kerja asing di masa ‘ New Normal’, serta melakukan perbaikan fungsi SIMKIM dalam mendukung tugas keimigrasian.

3. Komisi III DPR RI mendesak Menteri Hukum dan Ham RI untuk segera menuntaskan permasalahan – permasalahan dibidang Pemasyarakatan, khususnya permasalahan yang menyebabkan kelebihan kapasitas (over crowded), pengendalian dan peredaran narkoba di dalam Lapas LP/Rutan, dan dugaan pungli diseluruh UPT Pemasyarakatan terkait. Demikian pula untuk memperhatikan transparansi dalam pemberian hak – hak warga binaan lembaga Pemasyarakatan sesuai dengan ketentuan.

4. Komisi III DPR RI mendesak Menteri Hukum dan HAM RI untuk melaksanakan tata kelola sumber daya manusia dan pola penempatan jabatan sesuai dengan kualifikasi dan kebutuhan organisasi serta sesuai dengan Undang – Undang nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan peraturan perundang – undangan terkait.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Adies Kadir menyampaikan jika RKUHP dan RUU Pemasyarakatan harus segera diselesaikan agar tidak menjadi hutang legislasi.

“Terlepas dari pro kontranya nanti, UU yang sama RUU carry over di komisi lain bisa dikerjakan dan disahkan dan berlaku juga untuk negara” kata Adies.

Hal tersebut juga dikatakan oleh Anggota Komisi III Asrul Sani, Komisi III DPR RI sebelumnya sudah sepakat dengan Pemerintah untuk dua RUU tersebut masuk dalam Prolegnas 2020 jadi pembahasan harus segera dilanjutkan.

“Jangan sampai kita dituduh makan gaji buta, karena urusan legislasi adalah tugas kita di Komisi III” kata Asrul.

Dalam masa pandemi Covid-19, masyarakat sipil banyak yang meminta agar para Wakil Rakyat untuk fokus terhadap penanganan Covid-19 dan menyampingkan dahulu pembahasan RUU, namun Asrul mengatakan jika hal tersebut sudah ada komisi dan tim lain yang fokus bertugas mengawasi penanganan Covid-19 dan komisi III harus fokus mengurus legislasi. (Jrrk/wins).

 

Editor : Lle

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *