Sen. Sep 21st, 2020

Jarrak POS

Bersama Membangun Bangsa

Komisi III DPR RI dan Menkumham Sepakat Lanjutkan Pembahasan RUU Pemasyarakatan & RKUHP

2 min read

Jakarta – jarrakposjabar.com – Senin (21/06/2020), Rapat Kerja Komisi III DPR RI dengan Menteri Hukum dan HAM RI bersepakat untuk segera memulai pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) operan atau carry over yang menjadi lingkup tugas Komisi III DPR RI, yakni RUU tentang Pemasyarakatan dan RUU tentang KUHP sesuai dengan mekanisme ketentuan perundang-undangan.

Foto : Suasana Rapat Kerja Menkumham & Komisi III DPR RI, Senin, 21 Juni 2020 (doc. dpr.go.id)

Kesepakatan tersebut diperoleh saat Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat. Senada dengan Pimpinan Rapat, Wakil Ketua Komisi III DPR Adies Kadir juga mengusulkan agar pembahasan kedua RUU itu dilanjutkan. Sebab, komitmen pembahasan kedua RUU itu menjadi kesimpulan pada beberapa kali rapat dengan Kemenkumham.

Dikutip dari laman dpr.go.id, Komisi III DPR RI mendesak Kemenkumhan untuk menindalanjuti target penyelesaisan legislasi RUU  Pemasyarakatan dan RKUHP” papar Adies di Ruang Rapat Komisi III DPR RI, Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Senin (22/6/2020).

Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PPP, Arsul Sani menambahkan bahwa RUU Pemasyarakatan dan RKUHP merupakan RUU carry over yang harus dilanjutkan pembahasannya pada DPR periode 2019-2024, terlebih lagi, kedua RUU ini masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2020.

“Kita punya pekerjaan tertunda, RUU PAS dan RKUHP. Nah saya berpendapat ini harus dilanjutkan apalagi dulu ketika di akhir masa sidang ada lobi pimpinan fraksi-fraksi DPR dan Pemerintah yang diwakili Pak Menteri sudah sepakat bahwa ini akan jadi prioritas yang kita lanjutkan. Oleh karena itu, dimasukkan ke Prolegnas Prioritas 2020, tapi ini DPR sudah berjalan sekitar hampir 10 bulan belum jalan,” ungkap Arsul.

Lebih lanjut, Arsul mengungkapkan agar Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Hamonangan Laoly, menyampaikan kesepakatan tersebut kepada Presiden Joko Widodo. Sementara Komisi III DPR RI juga akan meneruskan kepada Pimpinan DPR RI untuk bersurat kepada Presiden.

Menanggapi permintaan tersebut, Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly, mengatakan, bersedia meneruskan pembahasan, namun harus melaporkan terlebih dahulu kepada Presiden Joko Widodo. Sebab, tidak mungkin mengambil keputusan tanpa meminta arahan Presiden.

Foto : Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly (doc.kemenkumhan.go.id)

“Kalau Komisi III meminta meneruskan, saya siap saja. Tetapi tentu saya akan meminta persetujuan presiden untuk melanjutkan itu, tidak mungkin ujug-ujug begitu saja. Karena sebelumnya ada hal yang diputuskan sendiri Presiden dalam rapat untuk tidak dilanjutkan sementara dan terus lakukan sosialisasi terhadap beberapa pasal RUU Pemasyarakatan dan RKUHP”, jelas Yasonna H. Laoly.(dpr.go.id)

Editor : AjR

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *