Sab. Okt 24th, 2020

Jarrak POS

Bersama Membangun Bangsa

MA Kabulkan PK Mantan Panitera Pengganti, Rohadi, Hukuman Menjadi 5 Tahun

2 min read

Foto : Rohadi saat menjalani sidang. (doc. tirto.id)

Jakarta, Jarrakposjabar.Com — Mahkamah Agung (MA) mengurangi hukuman Rohadi dari 7 tahun menjadi 5 tahun di kasus suap Saipul Jamil. Pada saat itu Rohadi merupakan Panitera Pengganti (PP) di Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

KPK melakukan operasi tangkap tangan terhadap Rohadi yang sedang menerima suap dari pengacara Saipul Jamil, Berthanatalia Ruruk Kariman pada 2016. Bertha juga istri hakim tinggi Karel Tuppu.

Oleh pengadilan, Rohadi divonis 7 tahun penjara dan Berthanatalia, dihukum 2,5 tahun penjara. Rohadi kemudian mengajukan Peninjauan Kembali (PK).

“Pemohon PK/Terpidana dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) tahun denda sebesar Rp 300 juta subsider 3 (tiga) bulan kurungan,” ujar juru bicara MA, hakim agung Andi Samsan Nganro, Kamis (18/06/2020).

Ketua majelis PK yaitu Andi Samsan Nganro dengan anggota Gazalba Saleh dan LL Hutagalung. Menurut MA, Rohadi yang berstatus sebagai panitera pengganti dan dalam hal ini berperan sebagai perantara.

“Tidak tepat dan tidak relevan untuk menerapkan dakwaan Pasal 12 huruf a UU Tipikor,” ujar Ketua Muda MA bidang Pengawasan itu.

Pasal 12 huruf a UU Tipikor salah satu unsurnya adalah Rohadi telah melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya. Namun Rohadi tidak mempunyai kewenangan dalam jabatan sebagai panitera pengganti dalam  menentukan/menunjuk majelis hakim untuk mengadili Saipul Jamil.

“Rohadi juga tidak memiliki kewenangan untuk memutus perkara dalam menentukan berat ringannya hukuman,” ujar Andi Samsan.

Sedangkan pejabat yang dimaksud dalam unsur Pasal 12 huruf a UU Tipikor adalah pejabat yang mempunyai kewenangan (otoritas) dan karena adanya pemberian hadiah atau janji pejabat tersebut melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang betentangan kewajibannya. Oleh karenanya dakwaan yang lebih tepat dikenakan kepada Pemohon PK/Terpidana adalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 11 UU Tipikor.

“Putusan tersebut dijatuhkan pada hari Rabu, 17 Juni 2020,” kata Andi Samsan Nganro.(red./edit : AjR)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *