BeritaPolitik

SURAT PROF. OC. KALIGIS KEPADA KETUA KPK FIRLI BAHURI

JarrakposJabar.Com — Ketua KPK Firli Bahuri memaparkan alasan di balik sikap mereka yang kini memamerkan tersangka pada saat konferensi pers. Salah satu alasannya ialah memberi efek jera.

Pemaparan itu disampaikan Firli menjawab pernyataan dari Anggota Komisi III Arsul Sani pada saat rapat di DPR RI, Rabu (29/4/2020) lalu.

“Itu hanyalah untuk memberikan kepastian kepada masyarakat sekaligus pelajaran bahwa tersangkanya bisa membuat efek jera,” kata Firli.
Kendati begitu ia menerima saran dari Arsul. Walau Firli tetap menegaskan bahwa KPK tidak bermaksud mempertontonkan tersangka ke publik.

“Karena pada prinsipnya pada press rilis kemarin mereka membelakangi, tidak ditampilkan mukanya,” ujar Firli.
Terlebih, dengan adanya efek jera tersebut, Firli berharap tidak ada lagi para tersangka yang masih bisa bergaya di depan kamera awak media, semisal melambaikan tangan ketika mereka disorot.

“Dan mohon maaf pak, kami juga tidak ingin tersangka dadah-dadah, ndak ada pak. Dulu kan ada pak, disuruh dadah-dadah gitu kan, nah kita ndak,” kata Firli.

Meski sebelumnya diingatkan Arsul soal adanya asas praduga tidak bersalah terkait memamerkan para tersangka. Namun, Firli tetap memastikan bahwa kebijakan tersebut yang kini masih akan terus dipertahankan oleh KPK.
“Kita ingin mengubah perilaku kita dari hal yg buruk menjdi hal yang baik. Itu dasar pemikirannya, mohon maaf kalau seandainya keliru. Tapi sementara yang diambil KPK dengan sikap seperti itu,” kata Firli.

Sebelumnya, Arsul Sani mengkritisi langkah Komisi Pemberantasan Korupsi era kepemimpinan Firli yang memamerkan tersangka saat konferensi pers. Diketahui, pada era sebelumnya hal tersebut belum pernah dilakukan.
Menurut Arsul, memajang tersangka seperti halnya yang kerap dilakukan kepolisian saat rilis berpotensi melanggar asas praduga tidak bersalah. Ia pun mengingatkan hal tersebut langsung kepada Filri dalam rapat dengan Komisi III.

“Hanya catatan saja mohon maaf, dalam terkait kehadiran tersangka, itu buat saya ada catatannya karena menimbulkan pertanyaan bukankah itu, dalam tanda kutip melanggar asas presumption of innocence? Sistem peradilan pidana kita bersandar pada asas praduga tak bersalah bukan praduga bersalah,” kata Arsul.

Berkaitan dengan teguran dari Anggota DPR RI komisi III Asrul Sani kepada Ketua KPK Firli, Prof. Oc. Kaligis merespon akan hal tersebut dan seperti biasanya beliau menulis surat dan ditujukan kepada Ketua KPK Firli Bahuri seperti yang diterima dari awak media Jarrakposjabar.com sebagai berikut :

Sukamiskin, Minggu 3 Mei 2020.
Kepada Yang terhormat Ketua Komisioner KPK Bapak Jendral Pol. Firly Bahuri dan para wakil Komisioner KPK yang saya hormati.
Dengan segala Hormat.

Di Medsos saya membaca betapa para tersangka KPK dibawah pimpinan bapak diambil gambarnya menghadap belakang disertai komentar Bapak sebagai berikut. Hal tersebut dilakukan biar para tersangka dipermalukan sampai ke isteri, anak anaknya, kerabatnya dan semua handai tolannya, termasuk rekan usaha para tersangka.

Diberitakan sebagai tersangka saja di Medsos sudah merupakan penyiksaan, penderitaan tersendiri bagi tersangka.

Apalagi terkadang perbuatan tersangka sama sekali tidak diketahui sang isteri.

Seorang Pengusaha, yang bukan pegawai negeri, bila mendapat bantuan dari seorang Pejabat, pasti mengucapkan terima kasih melalui upeti yang bahasa hukumnya disebut gratifikasi. Sudah sejak zaman Majapahit, upeti menjadi kebiasaan, terbilang Hukum adat yang hidup di masyarakat Indonesia.

Banyak tersangka dengan label koruptor, tidak pernah merampok uang Negara. Contohnya: Pasal 21 Undang Undang tipikor, mengenai menghalang halangi penyidikan. Apakah advokat Lucas, Fredrich Yunadi, Dokter Bimanesh, merampok uang Negara atau merugikan Negara? Tentu sama sekali tidak.

Uang THR untuk mudik Lebaran, menyebabkan saya divonis 10 tahun. Padahal dari berkas perkara otak pemberian uang THR adalah Panitera diberikan setelah perkara saya dikalahkan. Uang THR mana diberikan tanpa diminta Hakim Tripeni, tanpa saya ketahui sama sekali . Saya bukan OTT. Tak satu barang buktipun yang disita dari saya. Sekalipun demikian seumur hidup saya, bila ada berita mengenai koruptor, nama saya selalu dikait-kaitkan. Semua yang OTT diputus hanya diantara 1 sampai 3 tahun. Saya 10 tahun karena memang saya sudah sejak semula menjadi target KPK. Yang merasakan ketidak adilan, bukan Medsos, yang sering menggiring opinii tetapi saya sendiri.

Seandainya Hukum itu berlaku tidak secara tebang Pilih banyak oknum KPK yang perkaranya sudah P-21 seharusnya sudah dipenjarakan. Mereka adalah Bibit-Chandra Hamzah, Abraham Samad, Bambang Widjojanto, Novel Baswedan si pembunuh dalam Kasus Burung Walet Di Bengkulu. Prof. Dennypun kalau mengikuti acara yang berlaku di KPK, ketika gelar perkara menyimpulkan bahwa yang bersangkutan adalah tersangka Korupsi, kasusnya sudah harus diperiksa. Prof. Denny sudah seharusnya diadili. Mengapa penegakkan Hukum dilakukan secara tebang Pilih tanpa KPK bisa berbuat apa-apa?

Sebaliknya yang menjadi sasaran dalam kasus korupsi yang menimpa seseorang, harus juga menjadi bagian penderitaan seluruh keluarga dan kerabat? Adilkah? Jelas tidak sama sekali.

Beberapa kali saya mengajar di Sespim, Sespati Dan kemudian berubah nama jadi Sespimti Kepolisian. Ketika membahas KUHAP dengan azas Presumption of Innosense, Azas praduga tak bersalah, meninggalkan azas presumption of guilt peninggalan HIR Belanda, semua siswa polisi sependapat. Dasar Hukum KUHAP adalah pancasila dimana harkat, martabat Manusia dikunjungi Tinggi. Semua Hukum International mengenai Hak azasi Manusia mengakui azas praduga tak bersalah. Bahkan Berita mengenai tersangka baru sah setelah Hakim menyatakan bahwa sidang dibuka Dan terbuka untuk umum.

Bukan Sebelumnya sebagaimana terjadi sekarang Di Peradilan Indonesia. Pelanggaran terhadap azas ini merupakan pelanggaran HAM. Mandela Rules. ICCPR, Paris Convention yang dikenal sebagai Dedaration of Human Right yang juga diakui Indonesia sebagai Negara anggota, mengerti bahwa torture/penyiksaan dałam bentuk Berita medsos merupakan pelanggaran HAM.

Pembinaan Warga binaan untuk kembali kemasyarakat atau untuk diterima Masyarakat, karena label koruptor kakap yang disandang warga binaan yang bebas Menyebabkan mereka akan sulit menyusaikan diri dan diterima Masyarakat. Termasuk anak anak para warga binaan, yang mungkin sama sekali tidak mengerti apa artinya Korupsi. Apalagi bagi anak seorang swasta yang ayahnya tidak tidak pernah merampok uang Negara.

Perlakuan mempermalukan secara berkelebihan seperti apa yang dianut oleh Bapak, Mohon maaf kalau saya katakan adalah bukan perbuatan beradab sesuai dengan falsafah Pancasila yang sangat menjunjung Tinggi harkat dan marłabat Manusia.

Saya tidak akan membela diri saya. Silahkan Iihat dałam berkas saya. Semua kesaksian yang menguntungkan saya tidak dipertimbangkan karena saya memang target KPK yang dendam, karena saya sampai detik ini sering membongkar Korupsi oknum oknum KPK yang tetap saya lakukan melalui buku buku yang saya terbitkan di lapas, demi penegakkan Hukum yang tidak tebang Pilih.

Tanpa Berita Medsos yang mempermalukan saya, saya sudah cukup menderita. Kantor saya yang berjumlah kurang lebih 150 orang, bubar. Rata rata mereka lulus S2 dan LLM yang saya sekolahkan atas biaya sendiri di Indonesia, di Amerika, Inggris, Belanda dan Australia, Bahkan diantara Mereka ada yang telah berhasil menyandang gelar Doktor Hukum. Rekening saya diblokir untuk beberapa waktu, menyebabkan saya harus menjual beberapa rumah saya untuk biaya kehidupan saya. Belum lagi saya dan keluarga saya harus membaca berita berita miring mengenai diri saya.

Waktu mengajar saya antara lain di Lemhanas, Sespimti, di beberapa Fakultas Hukum program doktor, menguji S3, membimbing para całon Doktor Hukum, berhenti total. Berapa banyak ex. OC.KaIigis yang sangat berhasil kariernya sebagai advokat. Kantor saya adalah tempat penampungan Sarjana Hukum yang Baru lulus. Mereka terdiri dari anak anak polisi, Jaksa, Hakim, anak desa dari seluruh Indonesia.

Didalam karir saya sebagai advokat saya berhasil Pak Harto, Pak Habibie, dari para konglomerat hingga ke si miskin. Polisi dalam Kasus Trisakti Dan mendampingi beberapa polisi jendral kasus Penyerbuan kantor PDIP yang dikenal sebagai tragedi 27 Juli 1996. Dan masih banyak kegiatan Hukum saya yang positif di dalam dan di luar negeri

Akhir kata. Saya doakan semoga diantara keluarga komisioner, terhindar dari musibah dijadikan tersangka Korupsi. Penganiayaan lahir bathin sungguh merupakan. Beban berat seumur hidup yang mungkin tidak di rasakan oleh Para Komisioner yang lagi asyik menyandang kekuasaan.
Hormat saya

Prof. Oc. Kaligis

 

Editor : Lle

Wartawan : effendi

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button
%d blogger menyukai ini: