BeritaDaerah

Kantor Kelurahan Sukahati Di Segel, Bansos Yang Tidak Adil

Bogor, JarrakposJabar.Com — Bantuan membuat gundah pengurus RT dan RW karena tidak sinkronnya data bantuan sosial, yaitu keluarga penerima manfaat atau rumah tangga miskin baik yang masuk katagori Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) maupun non DTKS.

Kegundahan ini tidak hanya terjadi pengurus RT dan RW di Kecamatan yang jauh dari Ibu kota, tetapi di Kota Bogor yaitu Kecamatan Cibinong. Tidak tanggung-tanggung RW 03 dimana Bupati Bogor Ade Yasin yang berdomisili juga tidak sinkron data hingga pengurusnya ikut segel Kantor Keluraha

Penyegelan Kantor Kelurahan Sukahati, Cibinong, Bogor

Per RW rata-rata yang di daftarkan 500-600 warga yang menerima bantuan sosial tetapi untuk mendapatkan bantuan tersebut ternyata dari pemerintah pusat 30-50 keluarga per RW. Ini yang membuat posisi dilema karena akan di komplain jadi sebelum terjadi kami melakukan unjuk rasa dan mensegel Kantor Kelurahan Sukahati, “ kata Ruslan pengurus RW 03, Senin (27/04/2020).

Aksi unjuk rasa pengurus RT dan RW berharap data rumah tangga miskin akan mendapatkan bantuan sosial baik dari Pemkab Bogor, Pemprov Jawa Barat ataupun Pemerintah Pusat.

Dari harapan kami rumah tangga yang benar-benar miskin yang mendapatkan bantuan sosial, kalaupun tidak mendapat bantuan setidaknya kami sudah berusaha seperti yang dilakukan sekarang ini.

“Banyak masyarakat kami yang pedagang dan lainnya hingga usahanya terpuruk lalu menjadi rumah tangga miskin baru, dari 600 warga yang kami ajukan untuk mendapatkan bantuan sosial itu yang benar – benar miskin itu ada 300 – 400 keluarga,” tutur Ruslan.

Sebagai pengurus RW 04, Haris. Menilai kinerja Lurah Sukahati Haerudin yang sudah 6 tahun menjabat kurang serius dan jelas terkait kategori masyarakat yang akan mendapatkan bantuan sosial.

“Dari awal pendataan sampai saat ini pihak Kelurahan Sukahati kurang serius, teliti dan tidak bisa menjelaskan kategori masyarakat yang memang layak mendapatkan bantuan sosial,” ungkap Haris.

Ia juga menjelaskan bahwa ada 442 keluarga di wilayahnya yang sudah mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat, tetapi data itu tidak terkonfirmasi dengan pengurus RT dan RW setempat hingga ditenggarai salah sasaran.

“Kami menduga ada bantuan dari pemerintah pusat yang sudah turun ke masyarakat salah sasaran, karena keluarga penerima manfaat itu terbilang cukup mampu dan masih banyak yang hidupnya lebih susah,” jelasnya.

Haerudin Lurah Sukahati mengakui bahwa ada data keluarga penerima manfaat bantuan yang tidak sinkron dengan kenyataan di ‘lapangan’, namun itu terjadi bukan di kelurahan tetapi di Dinas Sosial Kabupaten Bogor

“Untuk saat ini data keluarga penerima manfaat bantuan sosial masih diverifikasi ulang dan mengenai bantuan sosial yang sudah turun sebanyak 442 keluarga itu datanya dari pemerintah pusat, mengenai masih ada keluarga mampu yang menerima bantuan sosial saya juga baru tau dan terus terang kaget karena tidak ada kordinasi,” ucap Haerudin.

Terpisah dari Bupati Bogor Ade Yasin menghimbau masyarakat silahkan mendata diri bahwa mereka terdampak penyebaran wabah virus corona (covid-19) namun yang didahulukan oleh jajarannya adalah rumah tangga miskin.

“Untuk Masyarakat yang sudah memberikan datanya akan kami usahakan untuk mendapatkan bantuan sosial namun yang kamu dahulukan saat ini adalah rumah tangga miskin atau rentang miskin.

Pemkab Bogor juga dalam waktu dekat akan membagikan bantuan beras sebesar 30 Kg perbulan kepada 200 ribu rumah tangga miskin,” pungkas Ade.

 

Editor : IS

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button
%d blogger menyukai ini: