BeritaNasional

Ditjen Politik & PUM Keluarkan Surat Antisipasi COVID-19 Kepada KBKBP Provinsi, Kabupaten & Kota Seluruh Indonesia

JarrakposJabar.Com – Jakarta – Rabu  (25/03/2020), Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum (Ditjen Pol & PUM) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengeluarkan Surat Antisipasi Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Surat bernomor 440/2014 POLPUM tertanggal (24/03/2020) itu ditujukan kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (KBKBP) Propinsi dan Kabupaten/Kota di Seluruh Indonesia.

Surat antisipasi penyebaran Covid-19 ini ditandatangani langsung Plt. Dirjen Politik dan PUM Kemendagri Bahtiar.

” Surat ini dikeluarkan untuk menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 440/2436/SJ tanggal 17 Maret 2020 tentang Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Lingkungan Pemerintah Daerah, dan dalam rangka percepatan penanganan COVID-19 serta mengantisipasi dampak dan penyebaran COVID-19 terhadap penyelenggaraan dan stabilitas pemerintahan dalam negeri di daerah, maka Kepala Kesbangpol diminta untuk turut mengantisipasinya,” kata Bahtiar.

Adapun hal-hal yang harus dilakukan Kepala Kesbangpol sebagaimana surat tersebut adalah sebagai berikut:

Pertama, membantu dan mendukung pelaksanaan pencegahan, penyebaran serta penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) melalui penyampaian penjelasan, bimbingan, himbauan dan penyuluhan kepada masyarakat berkoordinasi dengan Gugus Tugas Penanganan (COVID-19) di tingkat daerah serta instansi terkait lainnya.

Kedua, menjaga situasi di masyarakat agar tetap tenang dan terkendali dengan mengantisipasi dan mewaspadai setiap penyebaran informasi berita hoax mengenai Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Ketiga, mengoptimalkan peran dan fungsi forum-forum mitra Kesbangpol di daerah
seperti Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) dan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) dan Forum Bela Negara.

Tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda, dan tokoh masyarakat pun ikut dilibatkan untuk turut serta membantu pemerintah daerah dalam pelaksanaan pencegahan, penularan serta penanganan COVID-19 melalui berbagai upaya yang bersifat mendidik dan tidak menimbulkan kepanikan dimasyarakat.

Keempat, agar segera melakukan Refocussing Kegiatan dan Relokasi Anggaran dalam rangka Percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dengan berpedoman pada:

a. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Relokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Penanganan COVID-19.

b. Keputusan Presiden Nomor I Tahun 2020 tentang Perubahan Atas
Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang GugusTugas Percepatan Penanganan COVID-19.

c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Kelima, agar melaporkan seluruh pelaksanaan perkembangan pelaksanaan pencegahan, penyebaran serta penanganan COVID-19 kepada Gubernur, Bupati dan Walikota serta ditembuskan kepada Ditjen Pol & PUM melalui Pusat Komunikasi dan Informasi (PUSKOMIN) dengan alamat email puskominkemendagri@kemendagri.go.id.

(jrrk/wins).

 

Editor : Lle

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Close