Berita

Bunga Rampai Hukum Indonesia

Oleh : Janner Purba

JARRAKPOS – BANDUNG – Penangkapan Raden mas Johannes Sarwono setelah 6 tahun putusan mahkamah agung RI nomor 535 K/ pidsus/2014 tgl 14 Juli 2014, suatu prestasi gemilang dalam penegakan hukum equality before of law atau pengangkangan/pemanfaatan celah hukum Penerapan KUHAP tentang alasan subjektif dan alasan objektif untuk menahan seseorang yang disangka melakukan tindak pidana korupsi eks UU nomor 31 tahun 1999 Jo UU no 20 tahun 2001.

Tersangka menurut penyidik Polri, penyidik KPK dan penyedik Kejaksaan dan diamini oleh hakim (menurut keyakinan/penilaian pribadi) kooperatif tidak melarikan diri, tidak akan mengulangi perbuatan dan tidak akan menghilangkan barang bukti dipergunakan/dipakai oleh penyidik polri, penyidik KPK, penyidik kejaksaan dan diamini oleh hakim untuk  tidak menahan Raden mas Johannes Sarwono (pengemlang/rampok duit negara melalui bank Century.

Banyak contoh lain perampok uang negara yaitu, Samadikun Hartono dkk dalam kasus BLBI, Adelin Lis di Medan, Edy Tansil. Tidak ditahan di tingkat penyidikan polri, KPK, kejaksaan dan pengadilan. Sementara untuk orang yang menerima suap (kalau logika hukum dan konstruksi hukum tindak pidana korupsi , unsur esensialnya adalah merugikan kerugian keuangan negara/baca risalah pembentukan UU no 31 tahun 1999 Jo UU no 20 tahun 2001.

Napi Tipikor beras raskin, PNPM, carik-carik desa pembebasan tanah, Menteri, Gubernur, Bupati, Walikota, anggota DPRD, anggota DPR, Ketua Partai, Polisi, Jaksa, Hakim, Pengacara, Panitera yang menerima suap tentu bukan uang negara, langsung ditahan oleh penyidik polri, penyidik KPK, penyidik kejaksaan dan hakim. Ambigu/ambivalensi dalam penerapan hukum KUHAP tentang alasan subjektif, penahanan terhadap pengemplang duit negara dengan penerima suap.

Penegakan hukum atau ada penerapan hukum pilih kasih? Wallahu alam. Karena ada hukum transaksi, take and give. Sebagai orang yang  pernah berkecimpung dalam penegakan hukum tidak mau menutupi.

Kebobrokan hukum pilih kasih/ diskriminasi penerapan hukum alasan subjektif itu karena ada unsur take and give. Contoh pengadilan tidak menahan seorang terdakwa korupsi padahal di Polda Bengkulu dan Kejati Bengkulu tidak melakukan penahanan, lalu ketika pengadilan tidak melakukan penahanan dengan alasan kepada KPK, hakim tidak berubah fungsi jadi penyidik. Penyidik Polda dan penyidik kejaksaan tidak menahan, artinya penyidik Polda dan penyidik kejaksaan menjamin terdakwa bisa hadir di persidangan. Untuk apa pengadilan menahan (alasan pembenar padahal untuk menutupi hakim tidak melakukan penahanan karena ada take and give. KPK tetap menyalahkan sikap hakim yang tidak melakukan penahanan).

Dengan kata lain alasan subjektif yang diterapkan dalam penegakan hukum di Indonesia bukan sebagai perwujudan asas hukum “equality before of law” tapi diterapkan untuk perkara Raden mas Sarwono dan kawan-kawan pengemplang/rampok duit negara (dedengkot kasus BLBI) bukan untuk koruptor beras raskin, PNPM, carik desa pencatat tanah dalam pembebasan tanah menteri, Gubernur, Bupati, Walikota, anggota DPRD, anggota DPR, Ketua partai, Polisi, Jaksa, Hakim dan panitera. orang-orang yang  terima suap seperti hakim yang terima suap belum tentu uang yang diterima dari para terdakwa untuk membelokkan hukum.

Yang benar jadi salah atau yang salah jadi benar. Uang itu sekedar ucapan terima kasih dari para terdakwa karena hakim dianggap telah menegakkan hukum dan keadilan. Hukum ditempatkan pada tempat yang tepat. Polda dan kejaksaan yang langsung mempidana gubernur (Agusrin dan Junaedi Hamsyah yang menerbitkan surat keputusan gubernur). Dalam hukum administrasi negara disebut bescking yang menjadi domain absolute peradilan tata usaha negara, Polda dan kejaksaan langsung mengkriminalisasi/mempidana tipikorkan tanpa diuji terlebih dahulu SK tersebut di PTUN. Hakim yang tahu hukum untuk apa negara membentuk peradilan tata usaha negara, ingin memberi kepastian hukum pada masyarakat hukum, eh malah dikirim ke penjara dan langsung ditahan mulai penyidikan, penuntutan dan pengadilan.

Mestinya hakim tersebut atau Menteri, Gubernur, Bupati, Walikota, anggota DPRD, anggota DPR, Polri, jaksa, panitera, dan pengacara disidang terlebih dahulu pengawasan internal tentang kode etik profesi. Tidak langsung ditahan/ dikrangkeng. Maka tidak aneh di penjara napi-napi teriak “Hukum (alasan subjektif penahanan) itu hanya berlaku bagi tersangka, terduga, tertuntut dan terdakwa yang berduit”. Ungkapan/ teriakan-teriakan merasa dijolimi ini secara rasional dapat diterima. Pengemplang duit negara benar-benar rampok duit negara dari bank flat merah. Kok hukum lebih toleran? mereka tidak ditahan sejak di penyidik Polri, KPK dan kejaksaan.

Lebih berjasa mana Menteri, Gubernur, Bupati, Walikota, anggota DPRD, anggota DPR, ketua partai, Polri, Jaksa, Hakim, Panitera, Pengacara dan lain lain terhadap negara ini? sementara, pengemplang duit negara bisa bebas diluar dan diberi waktu memindahkan uang negara yang di jarah ke luar negeri atau melakukan investasi uang jarahan ke luar negeri.

Dan tahu apa kata mereka pengemplang duit negara yang tidak ditahan, alasan subjektif penahanan itu apa bisa dibeli?  Publik pasti bertanya-tanya, dan setelah puluhan tahun diputus pengadilan dan inkraht di breaking news “Buronan ditangkap Kejaksaan” sinisme yang muncul ditangkap karena ATM tidak lancar lagi atau buronan sudah jatuh miskin.

Itu baru disparitas penerapan alasan subjektif penahanan (hukum pilih kasih) dan yang paling parah dan semerawut penegakan hukum Indonesia adalah disparitas tuntutan pidana dan putusan pidana yang dijatuhkan pengadilan kepada pengemplang duit negara (benar-benar rampok) lebih ringan dibanding tuntutan pidana dan pidana yang dijatuhkan kepada Menteri, Gubernur, Bupati, Walikota, anggota DPRD, Anggota DPR, Polri, jaksa, hakim, panitera, pengacara dan lain-lain.

Pengemplang duit negara dari bank flat merah dan dedengkot BLBI ratusan miliar bahkan triliunan, dituntut 5 tahun dan diputus pengadilan 4 tahun dan 1 miliar subsidair 6 bulan diputus hakim 3 bulan. Sementara Menteri, Gubernur, Bupati, Walikota, anggota DPRD, anggota DPR, Polri, Jaksa yang disuap 10 juta, hakim yang disuap ratusan juta, panitera dan pengacara dituntut 10 tahun dan diputus 7 tahun atau 5 tahun dan denda 1 miliar subsidair 1 tahun. Sangat jomplang bukan? Kok sadis hukum kita? Equality before of law tidak seindah dalam UUD 1945.

 

Narasumber : J.Purba

Editor : Lle

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Close