Warga melihat jembatan di dalam ruang terbuka hijau Utan Kemayoran, Kemayoran, Jakarta Pusat, yang ambruk pada Minggu (22/12/2019).

JARRAKPOS – JAKARTA – Direktur Eksekutif Badan Pimpinan Pusat Jaringan Reformasi Rakyat (BPP JARRAK), John Kelly Nahadin meminta agar aparat penegak hukum melakukan penyelidikan terkait insiden ambruknya Jembatan Utan Kota, Kemayoran, Jakarta Utara pada Senin, (23/12/2019).

Pasalnya jembatan yang menghabiskan anggaran sampai Rp5 miliar baru diresmikan oleh Kementerian Sekretariat Negara pada Sabtu (22/12/2019) lalu.

Nahadin menduga ada dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek yang dikerjakan PT SH dan CV AK sebagai konsultan pembangunan.

“Polisi harus mengusut dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek tersebut. Karena sangat tidak masuk akal jembatan yang baru diresmikan tiba-tiba ambruk,” kata Nahadin Kamis (26/12/2019).

Direktur Eksekutif Badan Pimpinan Pusat Jaringan Reformasi Rakyat (BPP JARRAK), John Kelly Nahadin

Menurut Nahadin, jika konstruksi jembatan dikerjakan dengan benar, maka ia meyakini jembatan tidak akan ambruk.

“Ini masalah serius. Karena anggaran yang dihabiskan untuk pelaksanaan proyek tersebut mencapai Rp5 miliar,” tegas Nahadin.

Nahadin meminta polisi melakukan pemeriksaan terhadap material konstruksi yang digunakan sudah sesuai dengan ketentuan atau tidak.

“Sehingga diperlukan pula saksi ahli yang memberikan pandangan dari prespektif konstruksi, untuk memeriksa terkait kandungan atau material konstruksi,” tegas dia.

Polisi kata dia, juga perlu mendalami dan memeriksa spesifikasi dan dokumen jembatan untuk melakukan pencocokan apakah benar terjadi tindak pidana korupsi atau tidak.

“Ini harus dilakukan dengan segera untuk menghindari persepsi liar publik. Kita percaya polisi akan bekerja secara profesional dan serius dalam mengusut masalah ini,” tandas Nahadin.

 

Jarrakposjabar.com/lle

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here