BeritaNasional

TEKAD ROHADI UNTUK GAPAI KEADILAN HUKUM

JARRAKPOS – BANDUNG – BERITA tentang terpidana kasus suap pedangdut Saipul Jamil, Rohadi, terus menuai perhatian publik. Dia seperti tidak pernah lelah memperjuangkan keadilan
bagi dirinya. Karenanya kini hampir tiada hari tanpa adanya pemberitaan tentang Rohadi.

Tapi lebih dari itu, perhatian publik semakin meningkat, karena ada kasus
serupa yang baru-baru ini diputus Mahkamah Agung (MA). Dengan membatalkan putusan hakim terdahulu dan menjatuhkan hukuman yang lebih ringan.

Yaitu kasus suap mantan Panitera PN Jakarta Selatan, Tarmizi. Dan orang lalu membandingkan keduanya. Apakah Rohadi akan mendapatkan perlakuan yang sama?Apakah hukuman Rohadi akan ikut disunat MA, seperti yang
didapatkan Tarmizi?

Mantan Panitera PN Jakarta Utara Rohadi dan mantan Panitera PN Jakarta
Selatan Tarmizi sama-sama tersandung kasus korupsi. Keduanya dijerat dengan pasal yang sama. Yaitu Undang-Undang Tipikor Pasal 12 huruf a. Rohadi kena Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK, tapi dia tidak sempat menikmati uang suapnya. Meski demikian, dia divonis 7 tahun penjara. Sementara
Tarmizi yang juga kena OTT KPK dan telah menikmati hasil suap hanya divonis 4 tahun penjara.

Entah bagaimana ceritanya, dalam kasus serupa terjadi dua putusan hakim yang
jauh berbeda. Sekarang, ketika sama-sama mengajukan permohonan Peninjauan Kembali (PK) kasusnya, Tarmizi kembali mendapatkan keringanan hukuman. Karena vonis hakim terdahulu yang 4 tahun itu kembali dikoreksi majelis hakim PK di MA, menjadi hanya tiga tahun.

Sementara Rohadi masih harus menunggu. Apakah akan mendapatkan
keringanan hukuman serupa? Yang pasti, dalam upaya permohonan PK kasusnya, Rohadi kini sedang dalam penantian. Berharap MA juga akan memberikan perlakuan
yang sama seperti Tarmizi.

Karena itu, belakangan banyak yang bertanya: Apakah MA juga akan
mengabulkan PK Rohadi? Di samping itu, ada pula yang bertanya: Apakah MA berani mengambil keputusan yang berbeda antara Rohadi dan Tarmizi? Keduanya sama-sama panitera pengadilan negeri di Jakarta. Sama-sama kena OTT, meskipun Tarmizi
adalah pelaku suap yang telah menikmati uang suapnya. Sedangkan Rohadi hanya penghubung antara hakim dan pengacara dan tidak sempat menikmatinya.

Kita tidak habis pikir, tentunya. Meskipun terlibat langsung dalam kasus suap dan sudah menikmati uang suapnya, namun Tarmizi divonis lebih ringan. Sedangkan Rohadi yang hanya sebagai penghubung dan tidak sempat menikmati uang suap justru diganjar dengan hukuman yang lebih berat.

Hak Untuk Dapatkan Keringanan Hukuman

Dengan segala fakta yang dikemukakannya, menurut keterangan sejumlah pengamat dan pakar hukum di tanah air, mestinya Rohadi berhak mendapatkan keringanan hukuman yang sama. Apalagi putusan hakim terdahulu, yang memberinya
ganjaran hukuman 7 tahun penjara, dianggap banyak yang janggal.

Sebab sebagai seorang penghubung antara hakim dan pengacara Saipul Jamil, menurut sejumlah pakar hukum, Rohadi tidak layak dijerat dengan UU Tipikor Pasal 12 huruf a. Karena salah satu unsur yang membenarkan penggunaan pasal ini adalah bahwa orang itu memiliki kewenangan menurut jabatannya untuk memutuskan berat ringannya hukuman yang akan diberikan, terkait suap itu.

Sementara Rohadi hanya penghubung, bukan hakim yang berwenang memutuskan berat ringannya vonis buat
Saipul Jamil.

Membandingkan apa yang dialami Rohadi dan apa yang didapatkan Tarmizi, banyak orang melihat nihilnya kesamaan di depan hukum. Padahal kesamaan di depan hukum (equality before the law / EBL) adalah konsep keadilan hukum yang universal. Hampir semua negara di dunia menganut konsep EBL. Karena itu tidak boleh ada perbedaan perlakuan hukum antara satu orang dengan orang lainnya. Tidak
peduli dia kaya atau miskin. Punya kuasa atau tidak. Pejabat tinggi maupun rakyat jelata.

Sayangnya di negeri ini masih sering terjadi ketidakadilan, karena masih sering berlangsungnya pelanggaran terhadap konsep EBL itu.

Harapan Terakhir Rohadi

Menurut penuturan Rohadi, seandainya MA tidak mengabulkan PK-nya,
sebagaimana MA sudah mengabulkan PK Tarmizi, sungguh itu merupakan sesuatu yang sangat menyedihkan baginya. Karenanya dia menganggap hal itu menjadi pelanggaran terhadap konsep EBL atau kesamaan di depan hukum itu. Sebab itu, dia merasa yakin, dengan adanya jurisprudensy Tarmizi itu, permohonannya juga akan
dikabulkan MA.

Dengan begitu akan dapat dilihat bahwa dalam dunia peradilan kita masih ada yang disebut EBL atau kesamaan di depan hukum.

Mengapa Rohadi sampai bicara seperti itu? Hemat kita, karena ini adalah
harapan terakhirnya. Setelah sebelumnya dia tidak mendapatkan kesamaan di depan hukum. Setelah dia merasa dijadikan tumbal sendirian. Karena dirinya dijerat dengan
pasal yang terlalu berat. Yang tidak sesuai dengan bobot kesalahannya. Sementara beberapa pihak lain yang ikut terlibat justru tidak tersentuh hukum.

Seperti berulang kali dikatakannya, sejak awal terkuaknya kasus ini, dia sudah
merasakan tidak mendapatkan perlakuan yang sama di depan hukum. Hal itu diungkapkannya dengan beberapa alasan:

Pertama, karena dia sama sekali tidak menikmati sepeser pun uang suap itu.
Dengan bahasanya, Rohadi mengatakan: “Uang yang Rp. 50 juta itu begitu saya terima langsung saya serahkan kepada (panitera) Rina Pertiwi. Uang itu akan digunakan untuk plesiran para hakim bersama para karyawan PN Jakut ke Solo. Karena dianggap kurang, saya talangi dengan uang saya sendiri sebesar Rp. 50 juta lagi. Bahkan untuk menyewa bis wisata Dwi Dua Putera untuk jalan-jalan di Solo, saya keluar uang lagi
sebesar Rp. 16 juta. Jadi merekalah yang menikmati uang itu. Saya tidak ikut ke Solo, tapi saya malah keluar uang banyak.”

Sedangkan uang yang Rp. 250 juta, katanya, rencananya akan diantarkan kepada Hakim Ifa Sudewi yang sudah pindah ke Surabaya. Tapi karena dia sudah keburu kena OTT KPK, maka uang itu tidak sempat diantarkan kepada hakim yang memutus perkara Saipul Jamil itu. Karena sudah disita KPK.

“Meskipun begitu, para hakim, panitera dan karyawan yang ikut plesiran ke Solo itu kan sudah menikmati uang yang
Rp. 50 juta, berikut tambahan dari saya itu,” begitu Rohadi memaparkan berulang kali.

Kedua, katanya, karena memang hanya dia saja yang dikorbankan dalam kasus
itu. Awalnya, dia memang berusaha melindungi sejumlah hakim yang terlibat. Setelah beberapa kali didatangi oleh Hakim Tinggi Jawa Barat Karel Tuppu. Tapi setelah tiga tahun lebih mendekam di Lapas Sukamiskin, Bandung, ternyata tidak seorang pun
dari koleganya di PN Jakut itu yang peduli dan datang menengoknya.

Semuanya seperti lepas tangan dan tidak peduli terhadap nasib dirinya. Karena itulah, hemat kita, Rohadi ingin membongkar kasus itu semuanya secara
transparan. Sebagaimana bahasa protes Rohadi: Ternyata Konsep EBL atau kesamaan di depan hukum itu hanyalah buah bibir orang-orang pintar. Tapi sulit didapatkan dalam kenyataan.

Meskipun keadilan itu tetap dia harapkan akan dia peroleh dari putusan PK di MA, namun hal itu sejauh ini memang sesuatu yang sangat mahal
untuk terwujud di negeri ini. Sesuatu yang karenanya harus terus diperjuangkan seluruh anak bangsa. Sebagaimana tekad dan keinginan luhur Rohadi. Kini dan di masa yang akan datang.

 

Jarrakposjabar.com/lle

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button
%d blogger menyukai ini: