Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD (Doc.net)

JARRAKPOS РJAKARTA РMahfud MD Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) berharap aturan larangan mantan narapidana langsung maju dalam pilkada usai bebas dari penjara juga berlaku dalam pileg, baik DPR, DPD, maupun DPRD.

Mahkamah Konstitusi (MK) diketahui mengabulkan permohonan uji materi mengenai pasal pencalonan mantan narapidana di pilkada.

Eks napi baru bisa mencalonkan diri setelah melewati masa lima tahun usai masa hukumannya berakhir.

“Saya berharap itu juga berlaku buat DPR, DPD dan semua pejabat yang dipilih rakyat,” kata Mahfud di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (11/12).

Mahfud mengapresiasi putusan MK itu. Menurutnya, semua pihak harus mematuhi putusan yang sudah diketok MK. Menurutnya, rencana revisi UU Pilkada juga harus menyesuaikan dengan putusan MK ini.

“Ya diubah aja. Ya menyesuaikan MK saja,” ujarnya.

Meski demikian, Mahfud menyadari, bahwa putusan tersebut tak bisa diterapkan dalam pileg lantaran undang-undang yang diuji berbeda. Dari kaca matanya, jika aturan itu ingin diterapkan di pileg, maka perlu uji materi lagi untuk UU Pemilu.

“Kalau mau lagi ya diuji lagi setiap UU,” tuturnya.

 

Jarrakposjabar.com/lle

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here