Wacana Presiden 3 Periode, Jokowi: Tampar Muka Saya – Jarrak POS
Connect with us

Berita

Wacana Presiden 3 Periode, Jokowi: Tampar Muka Saya

Published

on

JARRAKPOS – JAKARTA – Presiden RI Joko Widodo ( Jokowi ) menolak masa jabatan presiden diubah menjadi tiga periode atau maksimal 15 tahun masa jabatan dalam rencana amendemen Undang Undang Dasar (UUD) 1945.

Jokowi mengalihkan pengusul masa jabatan tiga periode seakan ingin menampar muka dirinya.

“Ada yang ngomong presiden terpilih tiga periode. Itu ada tiga [maknanya] menurut saya: Satu, ingin menampar muka saya; yang ingin cari muka muka, padahal aku punya muka muka; yang mau cari penjabaran depan,” kata Jokowi saat berbincang dengan kabar di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (2/12).

Jokowi mengatakan sejak awal sudah meminta agar amendemen UUD 1945 yang akan dilakukan fokus hanya pada masalah Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Namun, kata Jokowi, rencana amendemen itu kini melebar ke masalah pemilihan dan masa jabatan presiden.

Mantan gubernur DKI Jakarta meminta izin terpilih kembali terpilih MPR. 

Kemudian muncul wacana masa jabatan presiden menjadi tiga periode. Selain itu, muncul juga wacana masa jabatan presiden tahun dengan satu periode jabatan.

“Kan kemana-mana seperti yang saya sampaikan. Jadi, lebih baik, tidak usah amendemen. Kita konsentrasi saja ke tekanan-tekanan eksternal yang bukan sesuatu yang mudah untuk mengelola,” tuturnya.

Wacana amendemen UUD 1945 dengan mengubah masa jabatan presiden menguat beberapa kali dipindahkan. Ada pihak yang dikabarkan menghindar batas maksimum masa jabatan presiden ditambah menjadi tiga periode.

Sebelumnya, Wakil Ketua MPR Dari Fraksi PPP Arsul Sani membeberkan Wacana-Wacana Yang mengemuka di Tengah Rencana PRESIDEN REPUBLIK UUD 1945. Disposals masa Presiden termasuk shalat Satu Wacana Berlangganan PRESIDEN REPUBLIK UUD 1945.

“Kalau dulu (ketentuannya) ‘DAPAT dipilih Kembali’ ITU kan maknanya doa Kali kan sebelum ini. Tapi kan terus-terusan. Kalau [wacana] ini kan hanya bisa dipilih satu kali masa depan lagi. Kemudian ada yang mau jadi tiga kali. Ya itu kan baru jadi wacana ya, “kata Arsul di Kompleks MPR / DPR , Senayan, Jakarta, Kamis (21/11).

Arsul menjelaskan ada yang disetujui pada periode Pemilihan presiden diubah menjadi satu periode saja. Namun, memiliki durasi selama 8 tahun dalam satu periode.

Alasannya, masa depan presiden pemilihan tahun itu akan membuat presiden-wakil presiden mampu dengan mudah mengimplementasikan programnya dengan lebih baik.

Ucapan Arsul lantas menjadi perhatian publik. Sehari usai membeberkan hal itu, Arsul lantas menyebut wacana menyetujui masa jabatan presiden adalah usul dari fraksi Partai NasDem.

“Ini ada yang disampaikan seperti ini [disetujui masa jabatan], jika tidak salah mulai dari anggota DPR dari Fraksi NasDem,” kata Arsul  di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (22/11).

Namun, NasDem membantah apa yang diutarakan Arsul tersebut. Sekretaris Fraksi Partai NasDem DPR RI, Saan Mustofa mengatakan partainya belum menentukan sikap politik soal perubahan masa jabatan presiden.

 

Jarrakposjabar.com/lle

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Nasional

Inilah Pengganti Istilah ODP, PDP dan OTG

Published

on

By

Bogor, JarrakposJabar.Com — Rabu, (15/07/2020). Kementerian Kesehatan RI sudah ketok palu untuk merubah istilah ODP, PDP dan OTG dalam pemakaian golongan pasien Covid-19 dengan istilah yang baru.

Perubahan istilah dalam golongan pasien Covid-19 tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri Kesehatan RI dengan nomor HK. 01.07/MENKES/413/2020 tentang pedoman pencegahan dan pengendalian Covid-19 yang di tanda tangani pada hari senin tanggal 13 juli 2020.

Adapun perubahan tersebut dikutip dari lembaran Keputusan Menteri Kesehatan RI tertanggal 14/07/2020 tentang istilah ODP (Orang Dalam Pemantauan) diganti dengan istilah Kontak Erat, PDP (Pasien Dalam Pengawasan) diganti dengan istilah Kasus Suspek, dan OTG (Orang Tanpa Gejala) diganti dengan istilah Kasus Konfirmasi Tanpa Gejala (Asimptomatik).

Berikut penjelasan mengenai istilah baru dalam penggolongan pasien Covid-19

Kontak Erat :
Orang yang berhubungan langsung dengan kasus konfirmasi covid-19 atau kasus probable yaitu :

– Kontak fisik langsung dengan kasus positif covid-19

– Bertatap muka minimal 15 menit dengan kasus probable atau kasus konfirmasi covid-19 dengan jarak radius 1 meter.

Untuk menemukan kontak erat, perlu diketahui pada kasus probable atau konfirmasi yang bergejala (simptomatik), dan periode kontak dihitung 2 hari sebelum kasus timbul gejala sampai 14 hari setelah kasus timbul gejala.

Sedangkan untuk menemukan kontak erat pada kasus konfirmasi tidak bergejala (asimptomatik), dihitung 2 hari sebelum dan 14 hari sesudah tanggal pengambilan spesimen kasus konfirmasi.

Kasus konfirmasi :
Orang yang sudah dinyatakan positif covid-19 dan sudah dibuktikan dengan hasil laboratorium RT-PCR. Kasus Konfirmasi yaitu :

– Simptomatik atau kasus konfirmasi dengan gejala

– Asimptomatik, kasus konfirmasi tanpa gejala

Kasus Suspek :
Orang yang mengalami ISPA dan 14 hari sebelum timbulnya gejala ISPA pernah melakukan riwayat perjalanan atau tinggal di negara lain atau wilayah di Indonesia dan dilaporkan oleh tranmisi lokal.

– Orang dengan gejala ISPA dan 14 hari sebelum timbul gejala memiliki riwayat kontak dengan kasus probable/konfirmasi

– Orang dengan ISPA berat dan membutuhkan perawatan di Rumah Sakit dan berdasarkan gamabaran klinis yang meyakinkan tidak ada gejala lain.

Probable adalah Kasus Suspek ISPA berat hingga meninggal dengan gambaran klinis yang meyakinkan gejala Covid-19 dan belum melalui hasil pemeriksaan RT-PCR.

Dengan istilah – istilah baru ini, Menkes berharap masyarakat lebih paham tentang gejala – gejala Covid-19 ini. (Jrrk/wins).

 

Editor : Lle

Continue Reading

Berita

Telah Melakukan Silaturahmi, Ayu Merasa Optimis Akan Terpilih Jadi Wabup Cirebon

Published

on

By

Cirebon, JarrakposJabar.Com —Merasa sudah melakukan silaturahmi dengan anggota DPRD Kab. Cirebon, Calon Wakil Bupati Cirebon Hj. Wahyu Tjiptaningsih,SE,MSi (Ayu) mengaku telah meraih dukungan 80% dari total 50 anggota DPRD.

Hal tersebut disampaikan oleh Ayu disela sela kesibukannya sebagai kader PDIP, Wkl Ketua Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Selasa 14/7/20.

Ayu mengungkapkan,”Selama ini saya sibuk bersilaturahmi ke berbagai tokoh di Kab. Cirebon termasuk ke anggota DPRD,” ungkapnya.

Dalam silaturahminya Ayu mengaku diskusi banyak hal tentang Kab. Cirebon dan meminta saran pendapat dan nasehat dengan para tokoh di Kab. Cirebon untuk melakukan langkah yang terbaik untuk Kab. Cirebon.

Dengan cara silaturahmi, mereka sangat mendukung jika dirinya terpilih menjadi wakil Bupati untuk mendampingi Bupati Imron,” tutur Ayu.

Masih menurut Ayu, dalam silaturahmi dirinya banyak menerima saran dan masukan-masukan dari berbagai elemen tokoh masyarakat yang ia kunjungi, dan hasilnya sangat positif dan mendukung dirinya.

“Atas dukungan tokoh, tentu ini bisa menjadi modal kerja kedepan jika saya terpilih menjadi wakil Bupati mendampingi Imron.

“Saya optimis akan terpilih menjadi Bupati, sebab saya sudah mempunyai dukungan 80% di parlemen DPRD, yang juga didukung oleh tokoh publik yaitu poro Kiyai yang ada di PONPES di Kab. Cirebon, beliau-beliau memberikan dukungan do’a-do’a,”terangnya.

Sementara itu, Bupati Cirebon Drs. H. Imron Rosadi.M.Ag tidak memper soalkan tentang dua nama calon pendampingnya, sebab keduanya adalah kader terbaik PDI Perjuangan.

“Namun jika saya boleh memilih, tentu saya akan memilih yang sudah berpengalaman dan kenal dekat, sehingga ketika terpilih dia sudah siap kerja,”ungkapnya.

“Ya, yang sudah pengalaman ya Bu Ayu, Bu Ayu punya pengalaman dibirokrasi, kalau yang terpilih orang yang kurang pengalaman, tentu membutuhkan waktu yang panjang untuk menjadi paham dibirokrasi, dan tidak langsung bisa kerja maksimal,” ujarnya.

“Namun semua ada aturannya, bahwa kedua calon wakilnya harus di pilih oleh DPRD, sehingga saya serahkan kepada ketentuan yang ada di DPRD, sebab sudah ada UU nya bahwa ketentuan terpilihnya salah satu dari dua calon harus melalui DPRD,” pungkasnya.

 

Pewarta : HS

Editor : Lle

Continue Reading

Berita

Tidak Pakai Masker, Denda Rp.150.000

Published

on

By

Bogor, JarrakposJabar.Com — Selasa, (14/07/2020). Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil akan mengeluarkan Pergub mengenai warganya yang tidak menggunakan masker saat keluar rumah akan dikenakan denda sebesar 150.000 Rupiah.

Hal tersebut disampaikan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil setelah mengadakan rapat koordinasi di Makodam III Siliwangi, senin 13/07/2020.

Perlunya peraturan tersebut dikarenakan kasus Covid-19 di Wilayah Jawa Barat masih mengalami kenaikan, guna mengantisipasi penyebaran lebih luas dan menertibkan masyarakat dalam pencegahan, maka perlu adanya denda bagi masyarakat yang tidak menggunakan masker diluar rumah.

Ridwan Kamil pun menyampaikan untuk petugas pelaksanaan penindakan nanti di lapangan dilakukan oleh Satpol PP, Polisi dan TNI.

“Penindakan dilapangan nanti dari Satpol PP, Polisi dan TNI atas nama Gugus Tugas,” ucap Ridwan Kamil.

Dasar hukum pemberlakuan denda nanti akan masuk dalam Peraturan Gubernur Jawa Barat. Sebelum di putuskan, Pergub tersebut masih akan dikaji terlebih dahulu oleh pihak Kajati, sedangkan sosialisasi kepada masyarakat segera dilakukan agar saat Pergub sudah keluar masyarakat sudah mengetahui dan memahaminya.

“Kejaksaan Tinggi akan mengkaji terlebih dahulu untuk dasar hukumnya dari Pergub nanti,” kata Ridwan Kamil.

Untuk pemberlakuan Denda bagi yang tidak menggunakan masker nanti akan dimulai tanggal 27 Juli 2020 dan berlaku selama 14 hari kedepan. (Jrrk/wins).

 

Editor : Lle

Continue Reading

Komentar Terbaru

    Trending