BeritaDaerah

Komisi 1 DPRD Jabar Dorong Aspirasi Forum PPPK Jawa Barat

JARRAKPOS – JAWA BARAT – Forum Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) Jabar terdiri dari 148 orang guru SMA Negeri Se-Jawa Barat, lakukan audiensi dengan Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat, Rabu (27/11/2019).

Yang dihadiri oleh Yosa Octora Santono,S.Si.MM.,(F-Demokrat), H.Sadar Muslihat,S.H.(F-PKS) dan H.Ruhyat Nugraha (F-Gerindra Persatuan). Hadir pula dari Badan Kepegawaian Daerah Pemprov Jabar diantaranya Kasubid Formasi & Pengadaan Pepi Taufik dan Kabid Pengadaan & Mutasi, Tulus Arifan.

Dalam kesempatan tersebut Forum P3K Jabar berdialog meminta kepada Pemerintah Pusat melalui DPRD Jabar, untuk memberikan kesempatan menjadi tenaga pengajar berstatus ASN tanpa test kembali.

Sebelumnya 148 guru SMA Negeri Se-Jawa Barat yang tergabung dalam Forum P3K Jawa Barat, telah mengikuti test seleksi P3K. Namun dalam proses seleksi tersebut, mereka terganjal karena passing grade dinilai belum memenuhi batas yang ditetapkan.

Mengingat bahwa jumlah kuota pengadaan PPPK 1500 orang, yang mendaftar dan mengikuti test PPPK sejumlah 935 orang. Yangg Lulus 695 dan yangg tidak lulus 148 orang.

Forum P3K Jabar mewakili sekolah SMA dan SMK Negeri se-Jabar mengharapkan penambahan kuota dengan alasan diantaranya Masa Kerja 15 s/d 26 Tahun dan Usia Diatasi 38 s/d 53 Tahun.

Berbagai usaha pun telah dilakukan oleh forum P3K Jawa barat dengan mengirimkan surat BKN Kantor Regional III, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Gubernur Jawa Barat.

Sebelumnya dari BKD Jabar sudah menerima surat dari Forum P3K dan sudah dikirim surat jawaban kepada Forum P3K.

Menanggapi aspirasi tersebut, Anggota Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat Yosa Octora Santono b dan Anggota Dewan yang lainnya berharap, pemerintah pusat dapat memberikan diskresi kepada para tenaga pengajar yang telah mengabdikan dirinya di dunia pendidikan selama belasan bahkan puluhan tahun.

“Mereka sudah terdaftar di Badan Kepegawaian (BKD) Jawa Barat, banyak dari mereka yang sudah mengabdi selama belasan bahkan puluhan tahun. Kami berharap kedepan ada diskresi dari Badan Kepegawaian Pusat” ucap Yosa.

Ia menilai, keberadaan para tenaga pangajar tersebut butuh perhatian serius oleh karena itu pemberian diskresi tersebut sangat diharapkan dapat memberikan manfaat dan dampak positif terhadap sektor pendidikan khususnya di Jawa Barat.

Lebih lanjut Yosa menyatakan, pihaknya akan melakukan langkah-langkah untuk memperjuangkan aspirasi dari Forum P3K Jabar.

“Dalam hal ini kami Komisi I DPRD Jabar insyallah memfasilitasi, dan berjuang agar mereka tetap diakui sebagai P3K” kata Yosa.

 

Jarrakposjabar.com/lle

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button
%d blogger menyukai ini: