BeritaDaerah

BP Perda DPRD Jabar Konsultasikan 13 Usulan Raperda ke Kemendagri

JARRAKPOS – BANDUNG – Badan Pembentukan Peraturan Daerah (BP Perda) DPRD Provinsi Jawa Barat mendatangi Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, melalui Direktorat Jenderal Produk Hukum Daerah (Dirjen PHD), untuk mengonsultasikan 13 usulan Raperda di Provinsi Jawa Barat yang akan dituangkan pada Propemperda.

Pembahasan usulan tersebut berlangsung di ruang rapat Dirjen PHD Kemendagri, DKI Jakarta, Senin (25/11/2019).

Ketua BP Perda DPRD Jabar Achdar Sudrajat mengatakan, beberapa poin yang dikonsultasikan, yakni peluncuran Raperda serta perubahan Raperda.

Kemendagri melalui Dirjen Produk Hukum Daerah memberi masukan dan saran kepada BP Perda DPRD Jabar untuk memprioritaskan membuat Perda yang dinilai memiliki peranan penting dalam pembangunan di Provinsi Jawa Barat, seperti Raperda Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP).

Dirjen PHD juga memberi masukan agar kewenangan BP Perda dalam membuat raperda dimaksimalkan. Achdar Sudrajat pun akan menindaklanjuti masukan dan saran dari Dirjen PHD Kemendagri tersebut untuk diaplikasikan ke dalam BP Perda.

Achdar menambahkan, dari ke-13 usulan Raperda yang dianggap menjadi prioritas ialah Raperda Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) serta Raperda Keagamaan atau Raperda Pesantren.

Khusus untuk Raperda RP3KP, Achdar mengatakan, raperda tersebut memiliki peranan penting bagi pembangunan di Provinsi Jawa Barat.

 

Jarrakposjabar.com/lle

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button
%d blogger menyukai ini: