Inilah Alasan Erick Thohir Berhentikan Semua Deputi dan Sesmen BUMN – Jarrak POS
Connect with us

Berita

Inilah Alasan Erick Thohir Berhentikan Semua Deputi dan Sesmen BUMN

Published

on

JARRAKPOS – JAKARTA – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir resmi memberhentikan seluruh pejabat eselon I baik deputi hingga sekretaris kementerian (Sesmen)

Erick beralasan pemberhentian seluruh pejabat eselon I adalah untuk memangkas birokrasi di Kementerian BUMN. Hal ini sudah sejalan dengan perintah dari Presiden Joko Widodo.

“Alhamdulillah, saya dan kedua Wakil Menteri sudah bertemu dengan semua Pejabat Eselon I secara langsung dan menjelaskan mengenai restrukturisasi ini. Sebetulnya hal ini adalah bagian dari Tour of Duty dari korporasi mengerti mengenai birokrasi, seperti Pak Kartika dan Pak Budi Sadikin. Begitu juga dari birokrasi harus mengerti permasalahan di korporasi, seperti yang dijalankan hari ini,” ujar Erick dalam keterangan tertulisnya, Senin (18/11).

Usai melakukan pemberhentian ini, Erick akan membentuk tim yang kuat untuk mengelola aset BUMN yang jumlah sangat besar. Ia bilang tim tersebut akan diisi bukan hanya oleh orang yang cerdas tetapi juga memiliki akhlak yang baik.

“Untuk mengelola asset sebesar Rp 8.200 Triliun itu, saya perlu teamwork yang kompak, yang diisi dengan orang-orang yang bukan hanya cerdas, tetapi juga akhlak yang baik. Saya akan berupaya sedemikian rupa agar mereka yang ada di dalam lingkungan BUMN, baik di Kementerian maupun di unit usaha, adalah orang-orang dengan akhlak yang baik berarti memiliki integritas tinggi dan komitmen yang kuat,” ujar Erick.

“Mereka yang sudah berkeringat dan masih mau berkeringat dan memiliki akhlak yang baik, juga memiliki kesempatan untuk berkontribusi bagi negeri ini, di sini. Yang penting, akhlaknya baik,” tutupnya.

 

Jarrakposjabar.com/lle

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Nasional

Inilah Pengganti Istilah ODP, PDP dan OTG

Published

on

By

Bogor, JarrakposJabar.Com — Rabu, (15/07/2020). Kementerian Kesehatan RI sudah ketok palu untuk merubah istilah ODP, PDP dan OTG dalam pemakaian golongan pasien Covid-19 dengan istilah yang baru.

Perubahan istilah dalam golongan pasien Covid-19 tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri Kesehatan RI dengan nomor HK. 01.07/MENKES/413/2020 tentang pedoman pencegahan dan pengendalian Covid-19 yang di tanda tangani pada hari senin tanggal 13 juli 2020.

Adapun perubahan tersebut dikutip dari lembaran Keputusan Menteri Kesehatan RI tertanggal 14/07/2020 tentang istilah ODP (Orang Dalam Pemantauan) diganti dengan istilah Kontak Erat, PDP (Pasien Dalam Pengawasan) diganti dengan istilah Kasus Suspek, dan OTG (Orang Tanpa Gejala) diganti dengan istilah Kasus Konfirmasi Tanpa Gejala (Asimptomatik).

Berikut penjelasan mengenai istilah baru dalam penggolongan pasien Covid-19

Kontak Erat :
Orang yang berhubungan langsung dengan kasus konfirmasi covid-19 atau kasus probable yaitu :

– Kontak fisik langsung dengan kasus positif covid-19

– Bertatap muka minimal 15 menit dengan kasus probable atau kasus konfirmasi covid-19 dengan jarak radius 1 meter.

Untuk menemukan kontak erat, perlu diketahui pada kasus probable atau konfirmasi yang bergejala (simptomatik), dan periode kontak dihitung 2 hari sebelum kasus timbul gejala sampai 14 hari setelah kasus timbul gejala.

Sedangkan untuk menemukan kontak erat pada kasus konfirmasi tidak bergejala (asimptomatik), dihitung 2 hari sebelum dan 14 hari sesudah tanggal pengambilan spesimen kasus konfirmasi.

Kasus konfirmasi :
Orang yang sudah dinyatakan positif covid-19 dan sudah dibuktikan dengan hasil laboratorium RT-PCR. Kasus Konfirmasi yaitu :

– Simptomatik atau kasus konfirmasi dengan gejala

– Asimptomatik, kasus konfirmasi tanpa gejala

Kasus Suspek :
Orang yang mengalami ISPA dan 14 hari sebelum timbulnya gejala ISPA pernah melakukan riwayat perjalanan atau tinggal di negara lain atau wilayah di Indonesia dan dilaporkan oleh tranmisi lokal.

– Orang dengan gejala ISPA dan 14 hari sebelum timbul gejala memiliki riwayat kontak dengan kasus probable/konfirmasi

– Orang dengan ISPA berat dan membutuhkan perawatan di Rumah Sakit dan berdasarkan gamabaran klinis yang meyakinkan tidak ada gejala lain.

Probable adalah Kasus Suspek ISPA berat hingga meninggal dengan gambaran klinis yang meyakinkan gejala Covid-19 dan belum melalui hasil pemeriksaan RT-PCR.

Dengan istilah – istilah baru ini, Menkes berharap masyarakat lebih paham tentang gejala – gejala Covid-19 ini. (Jrrk/wins).

 

Editor : Lle

Continue Reading

Berita

Telah Melakukan Silaturahmi, Ayu Merasa Optimis Akan Terpilih Jadi Wabup Cirebon

Published

on

By

Cirebon, JarrakposJabar.Com —Merasa sudah melakukan silaturahmi dengan anggota DPRD Kab. Cirebon, Calon Wakil Bupati Cirebon Hj. Wahyu Tjiptaningsih,SE,MSi (Ayu) mengaku telah meraih dukungan 80% dari total 50 anggota DPRD.

Hal tersebut disampaikan oleh Ayu disela sela kesibukannya sebagai kader PDIP, Wkl Ketua Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Selasa 14/7/20.

Ayu mengungkapkan,”Selama ini saya sibuk bersilaturahmi ke berbagai tokoh di Kab. Cirebon termasuk ke anggota DPRD,” ungkapnya.

Dalam silaturahminya Ayu mengaku diskusi banyak hal tentang Kab. Cirebon dan meminta saran pendapat dan nasehat dengan para tokoh di Kab. Cirebon untuk melakukan langkah yang terbaik untuk Kab. Cirebon.

Dengan cara silaturahmi, mereka sangat mendukung jika dirinya terpilih menjadi wakil Bupati untuk mendampingi Bupati Imron,” tutur Ayu.

Masih menurut Ayu, dalam silaturahmi dirinya banyak menerima saran dan masukan-masukan dari berbagai elemen tokoh masyarakat yang ia kunjungi, dan hasilnya sangat positif dan mendukung dirinya.

“Atas dukungan tokoh, tentu ini bisa menjadi modal kerja kedepan jika saya terpilih menjadi wakil Bupati mendampingi Imron.

“Saya optimis akan terpilih menjadi Bupati, sebab saya sudah mempunyai dukungan 80% di parlemen DPRD, yang juga didukung oleh tokoh publik yaitu poro Kiyai yang ada di PONPES di Kab. Cirebon, beliau-beliau memberikan dukungan do’a-do’a,”terangnya.

Sementara itu, Bupati Cirebon Drs. H. Imron Rosadi.M.Ag tidak memper soalkan tentang dua nama calon pendampingnya, sebab keduanya adalah kader terbaik PDI Perjuangan.

“Namun jika saya boleh memilih, tentu saya akan memilih yang sudah berpengalaman dan kenal dekat, sehingga ketika terpilih dia sudah siap kerja,”ungkapnya.

“Ya, yang sudah pengalaman ya Bu Ayu, Bu Ayu punya pengalaman dibirokrasi, kalau yang terpilih orang yang kurang pengalaman, tentu membutuhkan waktu yang panjang untuk menjadi paham dibirokrasi, dan tidak langsung bisa kerja maksimal,” ujarnya.

“Namun semua ada aturannya, bahwa kedua calon wakilnya harus di pilih oleh DPRD, sehingga saya serahkan kepada ketentuan yang ada di DPRD, sebab sudah ada UU nya bahwa ketentuan terpilihnya salah satu dari dua calon harus melalui DPRD,” pungkasnya.

 

Pewarta : HS

Editor : Lle

Continue Reading

Berita

Tidak Pakai Masker, Denda Rp.150.000

Published

on

By

Bogor, JarrakposJabar.Com — Selasa, (14/07/2020). Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil akan mengeluarkan Pergub mengenai warganya yang tidak menggunakan masker saat keluar rumah akan dikenakan denda sebesar 150.000 Rupiah.

Hal tersebut disampaikan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil setelah mengadakan rapat koordinasi di Makodam III Siliwangi, senin 13/07/2020.

Perlunya peraturan tersebut dikarenakan kasus Covid-19 di Wilayah Jawa Barat masih mengalami kenaikan, guna mengantisipasi penyebaran lebih luas dan menertibkan masyarakat dalam pencegahan, maka perlu adanya denda bagi masyarakat yang tidak menggunakan masker diluar rumah.

Ridwan Kamil pun menyampaikan untuk petugas pelaksanaan penindakan nanti di lapangan dilakukan oleh Satpol PP, Polisi dan TNI.

“Penindakan dilapangan nanti dari Satpol PP, Polisi dan TNI atas nama Gugus Tugas,” ucap Ridwan Kamil.

Dasar hukum pemberlakuan denda nanti akan masuk dalam Peraturan Gubernur Jawa Barat. Sebelum di putuskan, Pergub tersebut masih akan dikaji terlebih dahulu oleh pihak Kajati, sedangkan sosialisasi kepada masyarakat segera dilakukan agar saat Pergub sudah keluar masyarakat sudah mengetahui dan memahaminya.

“Kejaksaan Tinggi akan mengkaji terlebih dahulu untuk dasar hukumnya dari Pergub nanti,” kata Ridwan Kamil.

Untuk pemberlakuan Denda bagi yang tidak menggunakan masker nanti akan dimulai tanggal 27 Juli 2020 dan berlaku selama 14 hari kedepan. (Jrrk/wins).

 

Editor : Lle

Continue Reading

Komentar Terbaru

    Trending