Presiden RI Joko Widodo (Doc.net)

JARRAKPOS – JAKARTA – Pengamat politik dari Universitas Paramadina, Arif Susanto menilai Presiden Jokowi sedang tersandera oleh para penguasa elit politik besar yang bergantung di belakangnya terkait tarik-ulur perjanjian peraturan perundang-undangan (Perppu) untuk dibahas Undang-undang (UU) Nomor 19 tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau Perppu KPK.

Kata dia, Jokowi sedang diombang-ambing apakah ingin tetap berada di belakang rakyat atau di belakang elite politik. Jokowi memperluas ini belum disetujui dengan dalih UU bernomor 19/2019 itu sedang diujimaterikan di Mahkamah Konstitusi.

“Meminta kepentingan tersandera oleh kekuasaan, antara memihak rakyat dan memihak elit, yang dalam hal ini kepentingannya berseberangan, Jokowi memilih yang kedua. Hal ini karena persekutuan elit memilihnya demi kekuatan,” kata arif .

“Situasi ini terang-terangan menunjukkan reformasi telah dikorupsi oleh persekongkolan oligarki untuk menyandera negara,” sambungnya.

Diketahui, sebanyak 18 mahasiswa dan masyarakat mengajukan uji materi UU KPK ke MK. Mereka meminta MK untuk menganulir peraturan tersebut karena dianggap melampirkan persetujuan KPK dalam memberantas korupsi. Keputusan Jokowi itu lantas dikecam perbagai elemen masyarakat. Bahkan, BEM Seluruh Indonesia malah menolak untuk kembali menuntut Jokowi terbitkan Perppu KPK.

Arif menilai Jokowi benar-benar sadar dengan risiko politik yang akan meminta kompilasi DPR mengetok palu pengesahan UU KPK hasil revisi. Salah satu konsekuensinya, katakanlah Arif, Jokowi akan menghadapi kecaman publik.

Namun, Arif menilai kecaman masyarakat jauh lebih mudah daripada sebelumnya Gubernur DKI Jakarta yang meningkatkan tekanan politik dari koalisi. Terlebih lagi, tekanan kuat dari DPR dapat menggoyangkan kelemahan kekuasaannya di periode kedua ini.

Contohnya, Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh pernah mengklaim jumlah parpol pengusung sudah satu bahasa untuk menolak agar Jokowi mengeluarkan Perppu KPK beberapa waktu lalu. Bahkan, malah muncul dari partai yang bukan pengusung Jokowi di Pilpres 2019 lalu. Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid mengaku tidak setuju Jokowi mengeluarkan Perppu KPK.

Melihat dua hal tersebut, Arif memilih Jokowi mengambil sikap layaknya pragmatis. Menurutnya, tekanan dari masyarakat tak sebesar tekanan politik.

“Makanya, tekanan dari masyarakat yang dilihat Jokowi jauh lebih mudah daripada tekanan politik DPR. Karena itu, dia memilih satu barisan bersama DPR,” kata dia.

Selain itu, Arif juga melihat Jokowi sedang memainkan strategi mengulur waktu yang terkait dengan disetujui oleh Perppu KPK tersebut.

Jokowi, kata dia, sedang melempar ‘bola panas’ ke MK agar tekanan publik lebih banyak ke arah MK setuju sendiri.

“Jokowi sedang melempar bola ke MK, yang juga ada di opini politik. Mengulur waktu, Jokowi memiliki rentang hingga putusan final MK,” ujar Arif.

Sementara itu, Pakar Hukum dari Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar atas argumen Jokowi yang enggan menerbitkan Perppu dengan alasan menunggu proses uji materi di MK hanya mencari mencari-cari alasan. Menurut Abdul Fickar, ada masalah saat Jokowi mengeluarkan Perppu dan ada materi di MK.

“Tidak ada masalah bagi Presiden, tetapi masih dalam proses pengadilan . Justru, Presiden akan dikesankan progresif menerima dan mengakomodir rakyat,” kata Abdul .

Abdul mengatakan Perppu bisa diterbitkan saat Jokowi diterima ada kegentingan. Penerbitan perppu ini pun dapat dilakukan tanpa perlu pada proses legislasi atau pun proses persidangan di MK. Pasalnya, kata Abdul, presiden merupakan cabang kekuasaan eksekutif, sedangkan MK merupakan cabang kekuasaan yudikatif dalam konsep trias politica atau pembagian kekuasaan. Oleh karena itu, ia mengatakan menyetujui Perppu tidak bersentuhan terhadap proses yang berlangsung di MK.

“Dengan dikeluarkannya Perppu yang dikeluarkan KPK pada posisi yang lama, maka dengan sendirinya tinjauan yudisial MK gugur, karena obyek judicial review -nya perubahan UU KPK dibatalkan oleh Presiden melalui Perpuusan yang memuat persetujuan JR itu,” kata dia.

tak heran kompilasi muncul kecurigaan bahwa Jokowi telah memiliki komitmen terhadap pemberantasan korupsi di Indonesia. Bahkan, sambungnya, kecurigaan atau tudingan yang menilai rezim Jokowi ini tak berbeda jauh dengan rezim orde baru di mana semua lembaga negara menentang pemerintahan presiden.

 

Jarrakposjabar.com/lle

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here