Sen. Okt 19th, 2020

Jarrak POS

Bersama Membangun Bangsa

ROHADI MENCARI KEADILAN MELALUI PK

3 min read

25 oktober 2019

Narasumber : Rohadi

“Dalam kasus itu saya hanya berperan sebagai penghubung yang memenuhi permintaan atasan untuk menerima pemberian dari pengacara Saipul Jamil. Tapi mejelis Halim Tipikor pada PN Jakarta Pusat menghukum saya dengan pasal terberat, pasal 12 huruf a UU Tipikor,” ujar Rohadi sesaat sebelum menjalani sidang PK di PN Jakarta Pusat, Kamis (17/10) pekan lalu.

Mantan Panitera PN Jakarta Utara ini dalam keterangannya di Pengadilan Negari (PN) Jakarta Pusat pada sidang pertama Kamis (17/10) lalu menegaskan, majelis hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadilinya pada kasus suap 2016 lalu, telah melakukan kekeliruan dan kekhilafan yang nyata.

“Majelis khilaf menghukum saya 7 tahun dengan mengenakan pasal 12 huruf a UU Tipikor, padahal pasal itu lebih tepatnya terhadap penyelenggara negara yang memiliki wewenang menentukan berat ringannya hukuman kepada pemberi suap,” ujar Rohadi.

Sambil membuka berkas putusan yang merekam fakta sidang, Rohadi menegaskan, Bethanatalia Ruruk Kariman (Pengacara Saipul Jamil) dalam kesaksiannya mengakui dirinya (Rohadi) diperankan sebagai “Penghubung” dalam rangkaian perbuatan suap yang melibatkan sedikitnya enam orang itu.

Sebagai penghubung, kata Rohadi, dirinya hanya berperan mengambil uang yang diantarkan oleh Berthanatalia untuk kemudian dimanfaatkan dalam kegiatan plesiran keluarga besar PN Jakarta Utara. Kegiatan mana, tegas Rohadi, diinisiasi oleh dan atau atas pengetahuan oknum hakim, yang ketika itu sedang menyidangkan kasus Saipul Jamil.

“Uang dari Berthanatalia itu dimanfaatkan untuk perjalanan oknum hakim dan keluarga besar PN Jakarta Utara ke Solo, juga ke Medan dalam menghadiri acara pelantikan hakim Lilik Mulyadi yang dipromosikan menjadi hakim Tinggi di Medan serta untuk biaya perjalanan menghadiri palantikan Ifa Sudewi sebagai Ketua PN Sidoarjo. Waktu, tempat dan para penerima dan penyalur uang, terrekam jelas dalam sidang,” ujar Rohadi.

Oleh karena itu, dirinya keberatan hanya dalam peran sebagai “Penghubung” yang membawa titipan uang untuk diserahkan kepada kepentingan oknum hakim dan keluarga besar PN Jakarta Utara malah dijerat dengan pasal paling berat (Pasal 12 huruf a UU Tipikor) dan dihukum paling tinggi, 7 tahun. Sementara Berthanatalia yang aktif malah hanya diganjar 2 tahun 6 bulan. Bahkan, hakim yang berperan meminta dan menikmati, malah lolos bahkan mendapat promosi.

“Ini fakta ketidakadilan yang sangat fulgar” ujar mantan Panitera Pengganti (PP) PN Jakarta Utara itu.

Dalam memori PK Rohadi, tercatat ada tiga alasan hukum yang mendasarinya. Pertama; secara nyata majelis hakim Tipikor pada PN Jakarta Pusat khilaf atau keliru menerapkan pasal 12 huruf a dengan menganggap uang yang diterima Pemohon PK untuk “menggerakkannya” melakukan atau tidak melakukan sesuatu kepada pemberi suap, padahal Pemohon PK hanyalah Penghubung yang tidak memiliki wewenang apapun untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu.

Kedua; majelis hakim khilaf atau keliru karena berpendapat bahwa unsur ‘padahal diketahuinya atau patut diduga hadiah tersebut sebagai akibat atau disebabkan karena melakukan atau tidak melakukan sesuatu’ terpenuhi, padahal Pemohon PK tidak dalam jabatan apapun dalam hubungan dengan perkara pemberi suap.

Ketiga; muncul 3 bukti/novum baru yakni (1) Surat Badan Pengawas memjatuhkan sanksi kepada hakim yang berperan dalam kasus suap, (2) pada sidang Saipul Jamil di kasus suap yang digelar setelah beberapa bulan Rohadi menjalani hukuman terungkap peran sentral Berthanatalia sebagai inisiator, yang sering bertemu secara diam-diam dengan hakim Ifa Sudewi. (3) Adanya desain Berthanatalia dan kawan-kawan memberi peran kepada Pemohon PK sebagai “Penghubung”.

“Alasan-alasan hukum diatas, termasuk putusan PK atas Panitera Tarmizi yang sebelumnya dihukum berdasarkan Pasal 12 huruf a UU Tipikor, kemudian dikoreksi majelis hakim PK menjadi hanya terkena Pasal 11 UU Tipikor dengan menurunkan hukuman menjadi hanya 3 tahun, saya yakini bisa menjadi bahan hukum bagi majelis PK untuk mengabulkan permohonan Saya,” ucap Rohadi. diJakarta Pusat Bunggur

Www.jarrakposjabar.com/LLE

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *