Bandung.25/september/2019

Oleh : Eka

PP 99 thn 2012 adalah Peraturan pemerintah yang dianggap gagal oleh Para warga Binaaan dan Keluarga warga binaan

Secara filosofi pemasyarakatan ada sebuah bentuk proses yg sangat positif dan manusiawi dalam mengejawantahkan sila ke 2 Pancasila , yakni : Kemanusiaan yan Adilbdan beradab.
Pemasyarakatan adalah sebuah keputusan politik hukum pemerintah yg meletakan proses pembinaan para narapidana Untuk di robah menjadi warga negara yang baik dan dapat berguna bagi masyarakat
Dalam perjalanannya sejak di perkenalkan oleh DR Saharjo, pada tgl 28 April 1964 di lembang Bandung tentang pemasyarakatan. Dengan inti nya merobah istilah Penjara ( penjeraan) menjadi lembaga pemasyarakatan ( lapas). Hal ini secara filosofis di kandung maksud agar para pelanggar hukum atau narapidana ketika di serahkan kepada negara/ lapas.

Dilakukan proses perbaikan perilaku , sikap dan tindakan menjadi manusia yg baik dan berguna
Secara resmi dan menjadi politik hukum negara Republik Indonesia , Untuk  meninggalkan peninggalan jaman kolonial dari penjara manjadi Lembaga pemasyarakatan , lewat UU 12 thn 1995.tentang pemasyarakatan .

Secara substansi perjalanan UU ini sudah berjalan dengan baik sejak di undangkannya dan dilaksanakan dengan seluruh perangkat peraturan pelaksananya. ( PP,Kepres, kepmen)

Proses pembinaan dalam lapas secara filosofis dapat di bagi dalam 4 bagian pokok :
1. Proses menyadari diri
2 Proses mengakui kesalahan
3. Proses bermetamorfosa, ( berubah)
4. Proses mempersiapkan diri Utk di terima kembali ditengah2 masyarakat sebagai orang baik dan dapat berguna bagi bangsa dan negara.

Inilah 4 pilar dasar dari tujuan pemasyarakatan itu sendiri

Utk mencapai tujuan tersebut maka pendekatan pembinaan menggunakan 2 metode yakni
1 pembinaan kepribadian
2 pembinaan kemandirian

Program pembinaan tersebut diatas sebagai ujung tombak dari proses pemasyarakatan agar dapat sukses dan berhasil guna maka diberikanlah instrumen pembinaan sebagai spent of control dalam interaksi antara narapidana ( yang di bina) dan pihak negara( lapas ) yg melakukan pembinaan.instrumen2 pembinaan itu adalah :

1. Remisi ( adalah pengurangan masa hukuman bagi narapidana yg berkelakuan baik selama proses pembinaan dalam setiap tahun penilaian)
2. Asimilasi (program reintegrasi sosial setiap narapidana yg telah menjalani program pembinaan selama setengah masa pidananya, dgn mulai memperkenalkan kepada masyarakat umum, sekaligus dapat dinilai apakah program pembinaan dalam lapas sudah berhasil atau belum kepada yang Bersangkutan

3. Ijin mengunjungi keluarga ( cuti mengunjungi keluarga)/ ijin yg diberikan kepada narapidana Untuk manjaga keharmonisan hubungan keluarga istri/suami dan anak2 . Pelaksanaan ijin ini dgn persyaratan berkelakuan baik dan di laksanakan hanya bisa pulang ke rumah masing2 ketemu istri/ suami dan anak2 (tidak boleh ke tempat lain , mall dll)
4. Pembebasan bersyarat ( diberikan kepada narapidana yg dinilai sukses menjalani masa asimilasi atau mengenalkan dgn masyarakat. Dan sdh menjalani masa pidananya selama 2/3)dalam konteks ini seorang narapidana menjalani masa pidananya berada di luar lapas dan tinggal bersama2 keluarga. Tapi masih dalam pengawasan negara dalam hal ini bapas)

5. Cuti menjelang bebas ( diberikan kepada narapidana yg sdh menjalani pembinaan dan masa pidananya kurang dari 6 bulan jatuh Tempo 2/3 masa pidana nya)
6. Cuti bersyarat ( diberikan kepada narapidana yg masa hukumannya dibawah 1,5 tahun dan berkelakuan baik selama proses pembinan

Semua instrumen pembinaan diatas adalah spend of kontrol dari negara Untuk melaksanakan tanggung jawab pembinaan narapidana yg diberikan oleh undang undang.

PP 28th 2006 dan PP 99 th 2012
Adalah produk peraturan yg gagal menurur eka

Kehadiran peraturan pemerintah baik PP 28 th 2006 dan PP 99 thn 2012 , pada praktek nya menjadi produk hukum yg gagal karena menjadikan program pembinaan dalam lapas amburadul dan tdk dapat di laksanakan. Sejarah telah mencatat, sejak di terbitkannya PP 99 2012 , banyak peristiwa kerusuhan di lapas, mulai lapas Tanjung Gusta Medan yg di bakar pada tahun 2013 sampai peristiwa pembakaran2 dan pelarian2 , rusuh di lapas / rutan se Indonesia ,

hampir setiap saat sepanjang tahun menjadi bom waktu

Kenapa PP 28 dan PP 99 menjadi penyebab ?
Mari kita buktikan dengan  pengalaman empiris yg dialami oleh para narapidana di seluruh lapas/ rutan di Indonesia

Pengakuan seorang narapidana korupsi yg sudah mendekam di lapas sejak tahun 2010 hingga kini, menjelaskan bahwa, dengan  lahirnya PP 99, maka pembinaan dalam lapas sama sekali tidak dapat dilaksanakan , karena para narapidana yg menjalani masa hukuman bersikap masa bodoh, nggak mau ikut  program pembinaan karena mereka tau program pembinaan tdk memiliki mekanisme punishment and reward. Karena PP 99 menghilangkan kesempatan mereka Untuk mendapatkan remisi.

Asimilasi dan Pembebasan bersyarat nya. Olehnya mari kita liat dari tahun 2013 sampai saat ini tahun 2019. Banyak persoalan2 yg muncul dan semua masalah di lapas bukan pada substansi pembinaannnya. Melainkan , penyalahgunaan ijin berobat dan lain2. Saya tidak  menyalahkan teman2 yg membuat pelanggaran itu. Tapi itu adalah respon manusiawi dan normatif dari teman2 yang salah satu hak nya yaitu cuti mengunjungi dan bertemu keluarga nya di hapus oleh PP 28 dan PP 99.
Lebih lanjut kata dia yg sangat di sayangkan adalah sikap dan narasi2 yg di bangun oleh para penggiat anti korupsi seperti ICW dan KPK serta pendukung2 nya. Mereka nggak paham soal filosofi pemasrayakatan, mereka masih berpikir pemenjaraan. efek jera di penjara itu jaman kolonial, jaman penjajahan berarti mereka masih pola pikir penjajah dan mental penjajah dong, wah gagal reformasi ini kalo melahirkan org2 yg bermental penjajah
Efek jera itu ada di pengadilan bukan di lapas ,

mereka harus di Brain was. Karena otak pancasila nya hilang. Otak penjajah yg ada

Pada akhir 2018 tepatnya bulan November , pemerintah ( presiden Jokowi) lewat menkumham Yasona Laoli, melakukan gebrakan yg brilian dan rasional manusiawi. Dengan membuat RUU Pemasyarakatan , sebagai bagian penyempurnaan dari UU Pemasyarakatan 12 thn 1995. Dengan mempertahankan filosofi pemasyarakatan, menambah penguatan2 terutama Utk menegakkan sila ke 2 Pancasila yakni Kemanusiaan yg adil dan beradab. Proses pembahasan UU berjalan secara benar dgn mengikuti prosedur sebagaimana diatur oleh peraturan perundang undangan.

Berbulan bulan di lakukan pengkajian dan masukan masukan yg memiliki relevansi, serta adu gagasan dan sebat ilmiah yg holistik.
Pada akhir September 2019 proses pembahasan nya sudah Rampung, masukan2 sudah komprehensif. Dan sudah di setujui pada pembahasan tingkat 1, pada 18 September dan seyogyanya mau disahkan pada kamis 19 september namun terhambat , karena pengganti bamus yakni pimpinan dewan tidak korum sehingga di jadwalkan Utk disahkan pada tgl 24 September 2019.
Kesempatan Jedah ini secara cepat oleh para penggiat anti korupsi KPK dan gerombolannya melakukan gerakan masif dgn di dukung oleh media mainstreem secara masif membombardir ruang publik dan media sosial dgn informasi2 yg sesat dan kebohongan2 yg nyata.
Kami sedih karena kwalitas intelektual di lacurkan dengan menebar informasi2 yg penuh dusta.

Seperti akan ada ijin koruptor jalan2 ke mall di kawal petugas( ini jelas2 pembohongan publik dan menipu masyarakat) kami memang narapidana yanh sementara memperbaiki diri dalam dalam lapas, tapi kalo di sebar fitnahan2 seperti ini, kami kasihan kepada para intelektual yg rela melacurkan intelektualitasnya dgn  menyebarkan kebohongan dan dusta yg nyata.

Selanjutnya juga disebarkan UU pemasyrakatan yg baru melegalkan koruptor Untuk berekreasi di luar lapas ke tempat2 umum, mall dan lain2. Ini juga kebohongan dan dusta yg nyata.

Sangat disayangkan penyebarnya juga media2 elektronik maupun Cetak  yang ikut menjual kredibilitas nya dengan  kebohongan2 dan dusta2 seperti ini.

Ini adalah pembodohan rakyat.
Melihat perkembangan situasi spt itu Presiden dan DPR sepakat menunda pengesahan UU pemasyarakatan ini, keputusan ini secara politik mungkin Untuk meredam dan Colling down karena ada demo2 mahasiswa. Walahualam Ok lah kami maklumkan.
Tapi bagi kami sangat di sayangkan karena niat baik Pemerintah dan DPR, Utk mengembalikan pembinaan narapidana ke jalan yg benar.

Yangg sesuai dgn Pancasila terutama sila ke 2. Di rusak dan di ganggu oleh demo2 mahasiswa yg di gunakan oleh kelompok yg takut kehilangan kekuasaannya .
Mau dibawa kemana negara ini.????
Teringat lagu Iwan Fals dalam bait pertamanya:” Kala cinta sudah di buang, jangan harap keadilan akan datang”
Kesedihan hanya tontonan , bagi mereka yg di perkuda jabatan

Proses perbaikan pembinaan lapas yang sebenarnya sdh didepan mata akan menuju perbaikan yg hakiki. Masih harus tertunda karena gangguan oleh pikiran2 yg sesat oleh org2 yg gagal paham.
Semoga Presiden dan DPR akan mendapatkan semangat dan kekuatan Utk berani meneggakkan keadilan dan kebenaran. Dengan mengesahkan UU pemasyarakatan. Sebagai jawaban Untuk membina narapidana secara berperikemanusiaan, berkeadilan dan beradab.

  1. Selanjutnya dalam prakteknya PP 99 terutama justice kolaborator nya. Sering di jadikan barang berharga oleh para penegak hukum di tawarkan ke para tersangka dan terdakwa , bahkan narapidana. .untuk membuat pengakuan yg tidak mereka lakukan, akui dan ketahui.sehingga sering harus berbohong, atau menerima sesuatu demi mendapatkan surat Justice colaborator dari peneggak Hukum..Jarrakpos/lle.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here