Imam Wahyudi
Jarrakpos – Aksi mahasiswa Bandung di depan Gedung DPRD Provinsi Jawa Barat, Senin dan Selasa siang tadi berlangsung memanas dan berujung ricuh. Dipicu tindakan represif oknum polisi terhadap sejumlah pelaku aksi. Polisi yang sejatinya “mengawal” hingga pengamanan aksi unjuk rasa itu. Memang begitu tupoksinya.
Pengawalan polisi tidak seharusnya jadi momok alias hantu bagi hak berserikat dan menyampaikan pendapat di muka umum. Toh, kerap terjadi. Mengapa? Aksi mahasiswa bagai menemukan jalannya kembali, setelah cukup lama diam yang mengesankan benar telah terintervensi kepentingan rezim. Mahasiswa yang dalam sejarahnya senantiasa menggelorakan suara rakyat, kerap melebihi peran perwakilan rakyat.
Sepanjang hari kemarin, ribuan mahasiswa keluar kampus turun ke jalan berlaku jadi parlemen di luar yg seharusnya sebagai parlemen. Tak kurang berlangsung di Riau, Medan,Jakarta, Bandung, Cirebon, Tasikmalaya, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Malang, Samarinda dan Makasar. Mereka menyuarakan pesan yang sama: Menolak RUU KUHP dan Revisi Undang2 KPK.

Saya ingin memberi catatan atas aksi demo mahasiswa yang sempat “memanas” tadi. Bukan semata prilaku oknum polisi yang bagai terpancing  melakukan tindakan represif. Bagi warga Kota Bandung dan Jawa Barat, bisa melihat lingkungan seputar lokasi Gedung DPRD Jawa Barat yang tidak cukup representatif bagi aksi demo atau unjuk rasa, khususnya mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi. Tak ada arena berdemokrasi.
Lokasi gedung wakil rakyat itu bersandar di deretan rumah elit penduduk. Bukan kawasan perkantoran, meski bertetangga dengan Kantor Gubernur Jawa Barat. Hemat saya, gedung itu lebih mengesankan kantor (gedung) pemerintah ketimbang bangunan lembaga legislatif. Lokasinya sangat potensial terganggunya aktivitas warga, ketika berlangsung aksi demo yang ditujukan ke dan atau melalui DPRD Jawa Barat. Pun tak ada ruang publik yang lazimnya sebagai arena berdemokrasi. Jarak antara pagar dengan gedung boleh dikata “selemparan batu”. Karuan, bila ada aksi demo para anggota dewan memilih sembunyi. Tak cukup terlindungi. Dalam situasi tertentu, terlebih “chaos” sangat mungkin hal yang tak diinginkan terjadi.
Lagi, lokasi gedung parlemen Jawa Barat tidak cukup representatif dalam memfasilitasi penyampaian pendapat publik. Andai saja berada di lokasi yang kini, justru berdiri bangunan komersial Podomoro Pavilion yang praktis mengurangi nilai kawasan “heritage” tentu keberadaannya bakal tampak berwibawa. Tak jelas, mengapa Pemkot Bandung memberikan ijin lokasi peruntukan kegiatan komersial di kawasan bersejarah itu. Seolah hendak menegaskan, lebih kuasa pengusaha dibanding penguasa. Dengan kata lain, penguasa kerap terkalahkan (kepentingan) pengusaha. Saya membayangkan Gedung DPRD Jabar itu berdiri di lokasi itu. Terbayang pula tampak megah dan berwibawa, dengan latar depan lapangan Gazebo. Tentu tersedia arena berdemokrasi yang memadai dan luas. Jaminan bagi hak berkumpul dan berserikat serta menyampaikan pendapat di muka umum.
Para anggota DPRD Jabar bersama Gubernur Jabar, kiranya perlu perhatian soal ini. Jangan terkesan ada dan semata pemenuhan kebutuhan formal kelembagaan dalam konteks Trias Politika. Utamanya fasilitas atau ruang publik yang memadai sebagai arena berdemokrasi.

 

Oleh Imam Wahyudi (iw)

Jarrakposjabar.com

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here