Berita

Yunan Buwana Meminta Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Memeriksa Dan Mengaudit Kembali DPUPR Kab.Sumedang

Ketua umum LSM Baladhika Adhyaksa yunan Buwana

JARRAKPOS – BANDUNG – Ketua umum LSM Baladhika Adhyaksa Yunan Buwana dalam rilisnya kepada Jarrak post meminta Kejaksaan Tinggi Jawa Barat untuk memeriksa dan meng audit kembali kekurangan volume atas 13 Paket Pekerjaan Jalan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR ) Kabupaten Sumedang yang berindikasi merugikan keuangan negara sebesar Rp. 706.461.118,66,- dan denda keterlambatan pekerjaan sebesar Rp. 35.389.665.00,-

Hal ini disampaikan berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Propinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2018.

Atas laporan BPK tersebut kami telah sampaikan kepada Tindak Pidana Khusus Kejati Jabar agar dapat memeriksa dan meng audit kembali 13 Ruas Jalan yang diduga telah merugikan keuangan negara tersebut.

Saat ditanya kenapa harus diaudit kembali Yunan mengatakan kami yakin dugaan kerugian negaranya lebih besar dari yang sudah dihitung oleh BPK harusnya bisa di compare dengan para Ahli misalnya dari ITB jadi bisa lebih objektip menghitung kerugian yang ada ujarnya.

Apakah kekurangan volume tersebut sudah dikembalikan menurut Yunan berdasarkan laporan BPK belum ada pengembalian ke Kas Daerah hanya keterangan Bupati sumedang akan menindaklanjuti dalam waktu bulan Juni – Juli 2019 artinya belum ada pengembalian, kalau sudah, pasti BPK akan menyatakan hal tersebut dengan tegas dalam laporannya.

Tidak hanya LHP BPK TA. 2018 Kami juga telah meneliti data LHP BPK TA 2017, untuk DPUPR Kab. Sumedang terdapat kelebihan pembayaran pada 8 paket pekerjaan sebesar Rp. 518.938.271.71,-

Kelebihan pembayaran pada 14 paket pekerjaan pengadaan bangunan gedung tempat kerja senilai Rp. 607.277.639.55,-

Kelebihan pembayaran pekerjaan sebesar Rp. 350.516.201,15,- pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah( BPBD)

Sedangkan untuk TA 2016 terdapat kekurangan pekerjaan terhadap 6 paket kegiatan pada Dinas Bina Marga sebesar Rp. 1.294.331.082,69,-

Kekurangan volume pekerjaan pembangunan gedung rawap inap ICU Tahap II pada RSUD kab .sumedang sebesar Rp. 399.106.641,90,-

Ada kasus unik di TA 2016 untuk itu tim kami akan turun kelapangan untuk meng investigasi kasus khusus tersebut di kab sumedang pada DPUPR mungkin dalam waktu dekat kami akan share ke kawan2 media sumedang dan nasional, data2 nya sudah lengkap hanya perlu klarifikasi saja dilapangan jadi mohon bersabar dulu ujarnya

Ada catatan khusus di TA 2018 yakni kekurangan pembayaran pekerjaan pengembangan daya tarik wisata tahura gunung kunci sebesar Rp. 826.427.679,13 belum direalisasikan dan potensi denda keterlambatan belum dikenakan sebesar Rp. 26.061.588,95,-

Pengelolaan keuangan Kabupaten sumedang menurut kami masih amburadul hal itu berdasarkan analisa dari Laporan BPK Propinsi Jabar untuk 3 tahun ke belakang yakni TA. 2016, TA. 2017, TA. 2018 semoga dengan pelaporan kami pada Kejati Jabar dan Kejagung RI membuat Kab. Sumedang lebih baik lagi kedepannya tandas Yunan.

 

Jarrakposjabar/lle

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button
%d blogger menyukai ini: